Tercatat dalam Desil 4, Anggota DPR RI Eva Stefany Bantah Pernah Terima Bansos PKH
JP Radar Kediri - Anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Stefany Rataba memberikan klarifikasi terkait namanya yang tercatat dalam kelompok Desil 4 pada data sosial ekonomi.
Eva menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Ia juga menyatakan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut.
Menurut Eva, dirinya justru mempertanyatakan pencantuman namanya dalam kelompok Desil 4 setelah mengetahui informasi tersebut. Persoalan itu kemudian disampaikannya dalam rapat Komisi X DPR RI Bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Warga Kediri Perlu Tau, Desil Naik Tak Otomatis Gugurkan KIP Kuliah
Dalam rapat tersebut, Eva meminta agar sumber serta proses pendataan yang menyebabkan namanya masuk dalam Desil 4 dapat diperiksa. Ia juga mendorong adanya perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam data sosial ekonomi.
Selain meminta penjelasan kepada BPS, Eva mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai pencantuman Namanya sekaligus memastikan persoalan data tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Eva membantah pemberitaan yang menyebut dirinya pernah menerima bantuan PKH. Menurutnya, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan berbagai pihak agar tidak terburu-buru mengambil Kesimpulan berdasarkan informasi yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Eva, pengecekan kepada Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan diperlukan sebelum informasi mengenai penerima bantuan sosial disampaikan kepada publik.
Eva menilai persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan sosial ekonomi. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam data seharusnya segera diperbaiki agar tidak memberikan dampak kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan pemerintah.
Lebih lanjut, Eva meminta instansi terkait melakukan penelusuran terhadap data yang diilai keliru. Ia juga mendorong agar sistem pendataan bantuan sosial terus diperbaiki sehingga menjadi lebih akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
