KEDIRI, JP Radar Kediri- Kondisi fiskal yang tertekan membuat Pemkot Kediri harus selektif dalam menindaklanjuti usulan pembangunan. Skala prioritas ditetapkan. Yaitu untuk beberapa program penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Dan sebenarnya dari tingkat Pusat, provinsi, hingga daerah, program prioritas kami sama. Yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarpras, dan sebagainya. Karena ini sejalan, harapannya ke depan bisa saling mendukung,” kata Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kemarin (13/3).
Pernyataan Vinanda tersebut muncul setelah kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Kediri kemarin. Musrenbang digunakan untuk merumuskan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027.
Acara tersebut berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri. Menghasilkan 240 usulan program yang muncul dari musrenbang tingkat kecamatan.
Mayoritas merupakan usulan perbaikan infrastruktur sekolah, drainase, pelatihan kader posyandu integrasi layanan primer (ILP), hingga penyuluhan tubercolosis (TB).
Menurut Wali Kota Vinanda, skala prioritas tetap diterapkan dalam merealisasikan usulan itu. Terlebih, kondisi fiskal daerah membuat kapasitas keuangan di Kota Kediri turun banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Contohnya untuk mendukung bidang pendidikan, Vinanda mendorong agar masyarakat proaktif memantau kondisi sarpras sekolah di sekitarnya. Termasuk kasus ijazah tertahan di sekolah karena masalah administratif.
“Kami kan juga ada program BOSDa. Dengan itu anak-anak nantinya bisa belajar dengan aman dan nyaman. Tidak perlu merasa khawatir tidak bisa sekolah. Dan berkaitan beasiswa di tingkat SMA maupun perguruan tinggi juga upaya pemerintah daerah meningkatkan indeks pembangunan manusia,” beber Vinanda.
Vinanda mengakui pengurangan TKD tahun ini menjadi tantangan ke depan. Sebab, hingga saat ini sudah mencapai Rp 178 miliar. Karena itulah perencanaan pembangunan harus betul-betul menimbang kebutuhan prioritas.
Dalam hal ini, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas pembangunan Kota Kediri.
“Tetapi kita tidak akan mengesampingkan yang lainnya. Baik itu terkait jalan, banjir, dan lain sebagainya tetap kami prioritaskan. Tetapi prioritas utama tetap pendidikan dan kesehatan,” tandas Vinanda.
Selain penyesuaian kemampuan APBD, pihaknya juga akan intensif berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan Pusat. Termasuk unsur swasta.
“Sehingga nanti yang tidak bisa ter-back up dari APBD, kami bisa dibantu provinsi, bisa dibantu Pemerintah Pusat. Dan harapan kami dari pihak swasta maupun masyarakat juga bisa gotong royong,” sambungnya.
Dia mencontohkan, problem pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Masyarakat dapat terlibat mengurai persoalan itu dengan membiasakan memilah sampah dari lingkup rumah tangga. Sehingga bisa mengurangi timbulan sampah.
“Kalau dari pemerintah sendiri terlalu berat. Persoalan sampah tidak bisa kami atasi 100 persen kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat,” tegas Vinanda.
Musrenbang RKPD 2027 itu juga dihadiri Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Mohammad Yasin. Dia menyampaikan beberapa arah kebijakan dari pemerintah sebagai ‘rambu-rambu’ bagi pemkot dalam menentukan arah kebijakannya.
Dia menegaskan, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen perencanaan.
Yakni, teknokratik atau berpedoman pada permasalahan, partisipatoris atau melibatkan berbagai komponen masyarakat, politis atau bisa menjawab janji-janji politik kepala daerah terpilih yang sudah tertuang dalam RPJMD, serta top-down dan bottom-up atau mempertimbangkan program prioritas nasional.
“Seperti yang sudah disampaikan Pak Kepala Bappeda, yang paling perlu diamankan dalam konsep perencanaan itu yang pertama adalah kaidah tepat waktu,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kediri M. Ferry Djatmiko mengatakan, seluruh tahapan musrenbang dilalui secara transparan, partisipatif, dan berbasis data serta kebutuhan rill pembangunan daerah.
Dari seluruh tahapan yang sudah dilalui, tahap pengalokasian pagu indikatif masih memerlukan pembahasan lebih mendalam.
“Kondisi itu disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan fiskal daerah sehingga diperlukan manajemen prioritas agar program yang dipilih benar-benar memberikan dampak paling besar bagi masyarakat,” tandas Ferry. (ais/fud)
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Andhika Attar Anindita