Di periode kedua kepemimpinannya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana fokus melakukan penguatan pelayanan publik yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Jika sebelumnya pelayanan terpusat di masing-masing dinas, kini Mal Pelayanan Publik (MPP) jadi jujukan. Pun pemerintah desa dan kecamatan juga jadi garda terdepan pelayanan.
Di periode kedua kepemimpinannya, bisa dibilang Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa mendapat beberapa ‘ujian’. Setelah kompleks Pemkab Kediri dilanda kerusuhan hingga membutuhkan biaya besar perbaikan, pria yang akrab disapa Mas Dhito itu harus menghadapi ‘badai’ efisiensi Pusat yang membuat anggaran daerah terpangkas Rp 256 miliar.
Namun, kondisi itu tak menghalangi orang nomor satu di Pemkab Kediri tersebut untuk berinovasi. Termasuk menguatkan pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup warga Kabupaten Kediri.
Melihat urgensi kecepatan dan ketepatan layanan, Mas Dhito tetap melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 24 September 2025. Kurang dari sebulan selang kerusuhan yang membuat kantor Pemkab Kediri hangus terbakar.
Keputusan suami Eriani Annisa untuk mengoperasikan MPP tahun lalu sangat tepat. Layanan terpusat yang mengakomodasi lebih dari 85 perizinan dari puluhan instansi itu memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Indikasinya, hingga akhir Januari lalu ada lebih dari 11.360 warga Bumi Panjalu yang mengakses layanan di sana.
Di gedung dengan fasilitas premium itu, setiap hari ada sekitar 100.130 pengunjung yang mengurus perizinan. “Itu jadi alasan kenapa MPP tetap diresmikan meski di tengah efisiensi anggaran dan setelah peristiwa kerusuhan,” kata Mas Dhito.
Tak hanya terpusat di MPP, di periode kedua ini layanan administrasi kependudukan (adminduk) juga menyentuh struktur pemerintahan terbawah. Jika sebelumnya dokumen adminduk hanya bisa diurus di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) serta kecamatan, tahun ini bisa diurus di kantor desa.
Layanan Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) ini sudah dibuka di 326 desa atau 95 persen dari total 343 desa di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, masyarakat yang mengurus KTP dan dokumen kependudukan lainnya tidak perlu repot-repot keluar desa mereka.
“Pelayanan publik termasuk bidang kesehatan akan terus kami perbaiki. Dinas kesehatan saya minta untuk mengevaluasi seluruh pelayanan puskesmas. Masyarakat juga berhak lapor jika mendapat pelayanan kurang mengenakkan,” papar Mas Dhito tentang komitmennya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Baca Juga: Bupati Dhito Bagikan Puluhan Alsintan ke Petani, akan Tambah Ratusan Traktor Lagi
Gaungkan Transparansi, Ajukan Supervisi Program ke KPK
Tak hanya merealisasikan program-program pro-rakyat dan berdampak besar bagi masyarakat, di periode kedua pemerintahan Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, mereka juga menegaskan komitmennya untuk memimpin Bumi Panjalu secara transparan. Demi akuntabilitas program, mereka mengajukan supervisi sejumlah program ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Supervisi dari KPK, terutama diajukan untuk sejumlah program-program prioritas dengan anggaran yang besar. “Salah satu yang disupervisi KPK itu proyek Gelora Daha Jayati,” kata pria yang akrab disapa Mas Dhito itu tentang pembangunan stadion di barat sungai tersebut.
Tak hanya pembangunan stadion, ada beberapa program lain yang juga diajukan ke KPK untuk supervisi. Awal Maret ini rencananya Pemkab Kediri akan menggelar pertemuan dengan KPK terkait pengajuan supervisi tersebut.
“Jadi selain program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami juga memperbaiki tata kelola pemerintahan di periode kedua ini,” lanjutnya.
Diakui Mas Dhito, program tersebut tidak populer. Namun, menurutnya perbaikan sistem juga tidak kalah penting dibanding program lain. Sebab, jika sistem pemerintahan berjalan secara lebih efektif dan efisien, dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk diketahui, selama ini KPK rutin menilai transparansi dan integritas pemerintahan di daerah lewat Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Terkait dua penilaian itu, Dhito menegaskan, dirinya tidak hanya mengejar skor saja. Melainkan fokus pada aktualisasi atau penerapan di lapangan.
“Saya sudah bilang ke teman-teman OPD. Saya tegaskan lagi terkait kontrak kinerja. Capaiannya harus jelas. Saya tegas tentang itu,” tandasnya terkait semangat perbaikan roda pemerintahan di kepemimpinannya.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil