KEDIRI, JP Radar Kediri - Upaya Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati untuk menggerakkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbuah manis. Berdasar hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kota Kediri meraih nilai A kategori pelayanan prima.
Dalam SK yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada 9 Januari lalu, pelayanan publik Kota Kediri naik signifikan. Jika tahun 2024 mendapat nilai 4,20 (A-) atau kategori sangat baik, pelayanan publik Kota Kediri pada 2025 lalu mendapat skor 4,66 atau kategori prima.
“Ini (indeks pelayanan publik kategori prima) berkat kerja sama semua OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Wali Kota Vinanda Prameswati tentang capaian pelayanan prima di Kota Kediri itu.
Duduk di kategori tertinggi PEKPPP, tidak lantas membuat perempuan yang akrab disapa Mbak Wali itu puas. Orang nomor satu di Pemkot Kediri tersebut bertekad untuk terus meningkatkan skor indeks pelayanan publik di Kota Kediri. Sebab, hal tersebut merupakan cerminan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD di Pemkot Kediri.
Demi mewujudkan hal tersebut, Mbak Wali meminta agar semua OPD terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan mereka. “Kita harus terus berbenah dan berinovasi untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” pintanya.
Untuk diketahui, ada enam indikator yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk menilai pelayanan publik di daerah. Mulai dari kebijakan pelayanan dengan bobot 24 persen. Kemudian profesionalisme sumber daya manusia (SDM) yang meliputi waktu pelayanan, kode etik, penghargaan, hingga budaya pelayanan memiliki bobot 25 persen.
Selanjutnya, sarana dan prasarana berupa tempat parkir, ruang tunggu, toilet, front office, dan sarpras khusus lainnya memiliki bobot 18 persen. Kemudian, sistem informasi pelayanan publik (SIPP) dengan bobot 10 persen, hingga konsultasi pengaduan dan inovasi yang masing-masing bobotnya 11 persen dan 12 persen.
Tiap indikator tersebut dicek dan dinilai untuk menentukan skornya. Hasilnya, Kota Kediri berhasil masuk 25 besar dari total 93 kota di Indonesia dengan nilai tertinggi atau nilai A kategori prima. Sisanya, ada lebih dari 60 kota lain yang masih mendapat nilai A-, B, dan C.
Dengan skor 4,66, nilai Kota Kediri juga jauh lebih tinggi dari beberapa daerah sekitar. Di antaranya Kota Malang yang mendapat skor 4,64 dan Kota Batu dengan skor 4,62.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko menambahkan, Pemkot Kediri melalui Bagian Organisasi melakukan penilaian pelayanan publik di setiap OPD secara mandiri. Menggunakan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Skor hasil penilaian itulah yang menurut Ferry jadi dasar untuk peningkatan pelayanan publik di Kota Kediri.
“Sesuai instruksi Mbak Wali (Wali Kota Vinanda), kualitas pelayanan publik kita harus semakin baik. Targetnya harus bisa memberi pelayanan terbaik. Semua dipacu ke arah sana,” terang Ferry.
Sekolah dan Puskesmas Ikut Dinilai Tahun Ini
Hasil baik dalam PEKPPP tahun 2025 langsung ditindaklanjuti dengan terobosan baru. Jika tahun 2025 lalu yang mengikuti penilaian mandiri hanya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tahun ini dilakukan hingga struktur terbawah OPD atau sampai ke unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Termasuk puskesmas dan sekitar 200 sekolah di bawah Pemkot Kediri akan ikut dinilai.
Keberanian Pemkot Kediri untuk mengikutkan struktur terbawah dalam penilaian PEKPPP tahun ini, menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah M. Ferry Djatmiko sekaligus menunjukkan komitmen Pemkot Kediri untuk memperbaiki pelayanan publik sampai ke tingkat terbawah. “Semuanya harus bisa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nanti bisa dipantau lewat indikator yang ditetapkan Kementerian PANRB,” papar Ferry.
Kabag Organisasi Pemkot Kediri Herry Krismono mengatakan, pihaknya sudah mengoordinasikan rencana penilaian hingga struktur terbawah tersebut ke OPD terkait. “Di dinas pendidikan nanti ada sekitar 200 sekolah yang akan dinilai pelayanan publiknya,” ungkap Herry.
Penilaian yang menyentuh struktur terbawah, lanjut pria yang akrab disapa Kris itu, akan berdampak positif pada pelayanan Pemkot Kediri. “Pelayanan-pelayanan yang belum terstandar nanti akan mengikuti standar. Kualitasnya juga akan semakin baik,” tandas Kris.
Dengan kerja sama banyak pihak, Kris optimistis pelayanan publik di Kota Kediri akan semakin baik. Dampaknya masyarakat akan semakin dimudahkan mengakses semua layanan.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil