KEDIRI, JP Radar Kediri-Anjloknya dana desa (DD) 2026 membuat pemerintah desa (pemdes) tidak bisa leluasa merancang programnya.
Termasuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang tahun ini nihil.
Pembangunan jalan rusak yang biasanya bisa ditangani desa terpaksa dialihkan ke Pemkab Kediri.
Untuk diketahui, DD Kabupaten Kediri tahun 70 persen. Berkurangnya transfer Pusat membuat Kabupaten Kediri hanya menerima Rp 119 miliar saja. Padahal, tahun lalu mereka masih menerima Rp 372 miliar.
“DD tahun ini turun drastis,” kata Kepala Desa Keling Kepung Imam Fatoni.
Tahun ini desanya hanya menerima Rp 357 juta. Padahal tahun 2025 lalu sebesar Rp 1,2 miliar.
Dengan merosotnya jumlah DD, diakui pria yang akrab disapa Fatoni itu jika desanya tidak bisa lagi melakukan program fisik.
“Tidak bisa lagi memperbaiki jalan rusak. Solusinya (perbaikan jalan rusak) nanti mengajukan ke dinas (Pemkab Kediri),” lanjutnya.
Bahkan, proyek pembangunan gedung olahraga (GOR) desa yang dimulai 2025 lalu, kini tak jelas kelanjutannya.
Realisasi fisik yang baru 50 persen itu kesulitan untuk dilanjutkan. “Mungkin mencari sisa-sisa (anggaran). Secukupnya. Entah untuk ngecat atau memasang keramik,” kelakarnya.
Selebihnya, anggaran ratusan juta rupiah itu akan digunakan untuk melaksanakan delapan program fokus Pusat.
Mulai penanganan kemiskinan ekstrem, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Ada pula ketahanan pangan, layanan dasar kesehatan (stunting) dan lainnya.
Terpisah, Kepala Desa Kwadungan Abdul Khamid menyebut, dalam rencana kegiatan pemerintahan (RKP) 2026, desa-desa sudah membuat asumsi DD Rp 800-900 juta.
Dengan pagu anggaran yang jauh di bawahnya, Khamid dan ratusan kepala desa lain harus melakukan penyesuaian.
Desa Kwadungan, lanjut pria yang akrab disapa Khamid itu, tahun lalu menerima DD Rp 913 juta.
Adapun tahun ini mereka tinggal menerima Rp 333 juta saja. Menyikapi penurunan tersebut, mereka hanya bisa mengutamakan delapan program fokus saja.
“Kalau ada usulan yang sifatnya itu belum begitu urgent sementara kami pending dulu,” jelasnya.
Diakui Khamid, tahun ini seharusnya mereka membangun beberapa proyek fisik.
Mulai saluran irigasi, saluran drainase area persawahan, tembok penahan tanah (TPT) sungai. Kemudian, akses jalan pertanian, dan beberapa infrastruktur lain.
Dengan penurunan ADD tersebut, semuanya harus ditunda. “Kita dahulukan untuk skala prioritas yang tidak bisa kita tinggalkan,” tandasnya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Desa Putih, Gampengrejo Moh. Bashori.
Menurutnya, tahun 2025 DD di desanya sebesar Rp 800 juta. Namun, tahun ini tinggal Rp 285 juta.
“Untuk kegiatan-kegiatan hubungannya dengan masalah stunting kesehatan itu sudah ngepres,” paparnya.
Selebihnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan. Yang bisa diupayakan menurut Bashori adalah perawatan infrastruktur desa. Terutama yang mendukung ketahanan pangan.
Dia mencontohkan pembuatan plengsengan atau tanggul sungai di area persawaan saat terjadi banjir.
“Karena Desa Putih itu kalau hujan deras sampai banjir ya begitu, sawah sampai terendam semua,” paparnya.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian