JP Radar Kediri - Perbaikan gedung yang terdampak kerusuhan pada Sabtu (30/8) lalu akhirnya mendapat kepastian. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan gedung yang dibakar massa itu akan ditanggung 100 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo yang kemarin berkunjung ke Kediri. Pria asli Nganjuk itu melihat gedung DPRD Kabupaten Kediri, kompleks Pemkab Kediri, dan DPRD Kota Kediri yang hangus dibakar massa pada kerusuhan Sabtu (30/8) lalu.
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri, Dody berkeliling kompleks gedung pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri sekitar pukul 13.45 kemarin. Gedung yang pertama dilihat adalah kompleks sekretariat daerah. Selanjutnya, dia mengecek gedung DPRD Kabupaten Kediri, sebelum ke gedung bupati.
“Ini kita lihat dampak demonstrasi (kerusuhan Sabtu, 30 Agustus) yang terjadi di Kabupaten Kediri,” kata Dody usai berkeliling melihat kerusakan gedung di Jl Sukarno-Hatta Katang itu.
Lebih jauh Dody menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Pemerintah Pusat men-support perbaikan fasilitas pelayanan yang terdampak kerusuhan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PU juga sudah menginstruksikan agar Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur melakukan pembangunan gedung secepatnya.
“Agar Pak Bupati (Hanindhito Himawan Pramana) dan teman dewan bisa segera bekerja dengan maksimal lagi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” lanjutnya.
Jika sebelumnya sempat ada wacana sharing anggaran dalam perbaikan gedung, Dody memastikan Pusat akan meng-cover pembangunan secara penuh. “Kita kerjakan full. Nggak (sekadar) dibantu lagi. Kalau misalnya Pak Bupati (Hanindhito Himawan Pramana) punya dana lain, mungkin bisa dipakai yang lain untuk masyarakat Kabupaten Kediri,” terangnya jelasnya.
Terkait teknis pembangunan gedung, Dody menyebut kantor dewan akan dirobohkan karena tergolong rusak parah. Akan dibangun ulang dari awal. Sedangkan untuk gedung sekretariat dan gedung bupati akan dilakukan rehabilitasi.
“Tapi kalau tidak bisa kita rehab (sekretariat dan gedung bupati) kita robohkan. Mana yang tercepat aja dan yang efisien aja,” papar Dody sembari menyebut pemerintah harus berpacu dengan waktu.
Pascainsiden kerusuhan akhir Agustus lalu, menurut Dody Pemerintah Pusat tidak ingin memberikan kesan bahwa pemerintah daerah tidak punya kantor. “(Dampaknya) tidak bisa memberikan layanan yang baik,” tandas Dody sembari menyebut Kabupaten Kediri termasuk salah satu yang terparah.
Berapa anggaran yang digelontorkan? Dari hasil hitungan sementara menurut Dody pembangunan bisa menelan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Untuk memastikannya, Kementerian PU masih akan menghitung ulang. Dia hanya menegaskan desain bangunan akan tetap seperti yang lama.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menambahkan, untuk pembangunan gedung dewan akan dimulai dari nol. Sehingga, perlu dilakukan pemerataan gedung dan diikuti penghapusan aset. “Dari Kemen PU (gedung dewan) akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset (gedung lama),” imbuh Dhito.
Terkait kabar pemindahan gedung DPRD Kabupaten Kediri yang mengemuka selama seminggu terakhir, Dhito menyebut rencana pemindahan gedung merupakan kewenangan pimpinan DPRD. Bukan kewenangan eksekutif. “Itu (pemindahan gedung DPRD) akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” jelasnya.
Sementara itu, setelah mengecek kerusakan gedung di Pemkab Kediri, Dody ganti mengecek kerusakan gedung DPRD Kota Kediri. Seperti halnya DPRD Kabupaten Kediri, menurut Dody yang kemarin didampingi Wali Kota Vinanda Prameswati, menyebut kerusakan gedung wakil rakyat itu kategori parah.
“Mirip-mirip dengan di kabupaten, DPRD Kota Kediri saya bilang rusak parah. Gedung utamanya harus kita robohkan. Sedangkan sayap kiri dan kanan bisa direhab saja karena kerusakan masih sedang,” papar Dody.
Seperti halnya kantor DPRD Kabupaten Kediri yang akan dipindah, kantor DPRD Kota Kediri juga akan dipindah. Adapun anggaran Pusat hanya untuk merehab. Karenanya, Dody meminta agar pemerintah daerah dan DPRD Kota meminta persetujuan khusus dari Menteri Keuangan terkait rencana tersebut.
Menindaklanjuti hal itu, menurut Dody pihaknya untuk sementara tidak meneruskan rencana rehab. Melainkan menunggu persetujuan pembangunan gedung DPRD Kota di tempat yang baru lebih dulu.
Terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung DPRD Kota, Dody memperkirakan sedikitnya dibutuhkan anggaran Rp 15 miliar. Jumlah itu bisa bertamah seiring proses pembangunan.
Namun, dengan permintaan pembangunan di tempat lain, pihaknya harus melakukan pembahasan lebih lanjut. Termasuk porsi APBN dan APBD. “Melihat hasil diskusi dengan Menteri Keuangan lebih dulu,” tandasnya sembari menyebut pemindahan lokasi itu membuat proses pembangunan lebih lama.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus yang kemarin juga mendampingi Dody menyebut, ada beberapa opsi lokasi pemindahan gedung dewan. Salah satunya di Kelurahan Singonegaran. “Sementara terkait lokasi kami diskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ada kesepakatan bersama akan kami sampaikan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira