KABUPATEN, JP Radar Kediri-Belasan pos jabatan eselon II yang saat ini diisi pejabat pelaksana tugas (Plt) agaknya dalam waktu dekat akan segera diisi. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut pihaknya akan memprioritaskan pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil).
Untuk diketahui, sedikitnya ada 13 pos kepala OPD yang saat ini diisi Plt. Mulai kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), dinas pertanian dan perkebunan (dispertabun). Kemudian, dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud), dan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda).
Selanjutnya, badan kepegawaian daerah (BKD), dinas perumahan dan kawasan permukiman (DPKP). Ada pula satpol PP, dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP), dinas koperasi dan usaha mikro (diskopusmik). Hingga dinas sosial, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta dinas perhubungan, dan inspektorat.
Merespons banyaknya pos kepala OPD yang kosong itu, Bupati Dhito yang kemarin halalbihalal bersama aparatur sipil negara (ASN) di Pendapa Panjalu Jayati mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan publik pihaknya akan segera mengisi posisi kepala dinas yang kosong. Terutama dinas yang melakukan pelayanan publik secara langsung.
Dia mencontohkan posisi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) yang saat ini dijabat oleh Wirawan. Selain menjadi kepala dispendukcapil, Wirawan juga menjabat pelaksana tugas Inspektur Kabupaten Kediri. “Kemungkinan besar beliau (Wirawan, Red) akan bergeser ke inspektorat (inspektur, Red) dan dukcapil (dispendukcapil, Red) akan segera kami isi (pejabat definitif, Red),” terang Dhito.
Suami Eriani Annisa itu menegaskan, pengisian posisi kepala dispendukcapil akan dilakukan tahun ini. Sehingga, pelayanan publik bisa benar-benar maksimal. Selain dispendukcapil, menurut Dhito ada beberapa OPD yang pengisiannya juga akan dipercepat. Di antaranya bappeda.
“Semua yang sifatnya pelayanan publik akan kami maksimalkan,” jelasnya.
Kapan pengisian belasan jabatan kosong itu akan dilakukan? Dhito mengatakan, sesuai undang-undang, dirinya belum bisa melakukan pengisian jabatan tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, pilkada baru saja bergulir.
Sesuai aturan, enam bulan setelah dilantik sebagai bupati untuk periode kedua, Dhito masih memiliki kewenangan yang terbatas. Karenanya, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama harus mendapat izin Kemendagri. Proses izin ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. “Mungkin bulan Juni sudah mulai pengisian,” tandasnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira