KOTA, JP Radar Kediri-Kebijakan larangan wisuda atau purnawiyata di jenjang SMA/SMK/SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur awal Maret lalu, juga berlaku di jenjang yang lebih rendah.
Ini setelah Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menginstruksikan dinas pendidikan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan tersebut.
SE No. 400.3.5.1/0974/419.109/2025 itu menyasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD, hingga SMP negeri dan swasta di Kota Kediri.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, dirinya sudah memerintahkan dinas pendidikan (disdik) untuk mengedarkan SE ke seluruh sekolah.
“SE (larangan wisuda, Red) ini dibuat atas banyaknya keluhan yang masuk ke Pemkot Kediri terkait wisuda. Khususnya terkait iuran kegiatan wisuda yang tidak murah,” ungkap wali kota termuda di Indonesia itu sembari menyebut kelulusan seharusnya menjadi momen yang membawa kebahagiaan.
Tanpa memberatkan pihak manapun.
Sesuai SE, ada beberapa poin yang ditekankan. Yakni, tidak mewajibkan kegiatan kelulusan, penyelenggaraan kelulusan tidak boleh memberatkan wali murid dari sisi pembiayaan.
Kemudian, tidak boleh menggunakan istilah wisuda atau purnawiyata dalam kegiatan kelulusan. Termasuk menggunakan atribut wisuda seperti jas, toga, selempang, piala, medali, dan lain sebagainya.
Selain itu, sekolah juga dilarang melaksanakan kelulusan di luar lingkungan satuan pendidikan. Yang ke lima, seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan SE tersebut.
“Karena ini menjelang akhir tahun ajaran, mohon semua satuan pendidikan agar segera menyesuaikan kegiatan-kegiatannya dengan surat edaran ini,” imbuh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri M. Anang Kurniawan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Kediri Achmad Wartjiantono menambahkan, pihaknya tidak mengatur secara spesifik bentuk kegiatan kelulusan yang dibenarkan.
Melainkan pada dasarnya, kegiatan tidak boleh memberatkan wali murid.
“Sebetulnya intinya cuma satu. Sederhana, tidak memberatkan orang tua. Sebisa mungkin itu,” ujarnya.
Dinas pendidikan, terang pria yang akrab disapa Anton itu, mempersilakan satuan pendidikan untuk merancang sendiri bentuk kegiatan kelulusan siswa. Yakni, disesuaikan dengan siswa, wali siswa, dan lingkungan masing-masing.
“Karena pasti sekolah punya budaya masing-masing. Ada mungkin yang nilai agamisnya kuat, ya silakan didasarkan pada itu. Mungkin ada yang nilai seni budayanya kuat, ya silakan. Asalkan jangan sampai kegiatan itu memberatkan wali murid dan anak-anak,” urainya.
Sementara itu, kebijakan larangan wisuda langsung disambut gembira para orang tua. Diaz, 34, salah satu orang tua siswa asal Mojoroto mengaku senang mendengar kabar itu. Berkaca dari pengalaman anaknya tahun lalu, kelulusan PAUD di sekolah anaknya digelar ala wisuda mahasiswa.
Lengkap dengan pakaian toga serta digelar di aula pertemuan hotel.
“Senang sekali. Karena itu kan pengeluaran yang nggak penting. Dulu sampai diminta membayar ratusan ribu,” sesalnya.
Untuk biaya wisuda, Diaz mengaku harus membayar Rp 300 ribu. Yang disayangkan, dia sama sekali tidak mendapat rincian penggunaan dana. Diaz menduga, salah satunya digunakan untuk sewa Gedung, konsumsi, hingga biaya sewa pakaian wisuda.
“Pengeluaran yang lebih penting kan masih banyak. Seperti beli buku untuk anak atau sumbangan untuk perpustakaan sekolah, atau subsidi silang untuk siswa yang membutuhkan. Itu malah menurut saya lebih penting,” tandasnya.
Terpisah, satuan pendidikan juga mengaku siap melaksanakan instruksi terkait larangan wisuda. Kepala SMP Negeri 9 Kota Kediri Tri Wahyudianto menyebut sekolahnya baru akan menggelar kelulusan pertama tahun depan.
“Kalau saya mengikuti SE atau aturan yang ada,” tandasnya.
Untuk diketahui, kemarin merupakan hari pertama siswa kembali ke sekolah setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan hari pertama kemarin mayoritas diisi dengan halalbihalal hingga berbagi kue lebaran bersama teman.
Seperti yang terjadi di SMPN 6 Kota Kediri yang menggelar halalbihalal bersama warga sekolah. “Siswa dibariskan sambil salawatan muter mengular sampai mengelilingi sekolah. Jadi 1.251 siswa itu semuanya tersentuh oleh bapak ibu guru. Semuanya salaman,” ujar Kepala SMPN 6 Sri Redjeki.
Di jenjang sekolah dasar, sejumlah siswa berinisiatif membawa kue atau kudapan khas lebaran dari rumah ke sekolah. Seperti yang ditemui di SD Negeri Betet 3. Kepala SD Negeri Betet 3 Lilik Suhariyati mengatakan, siswa yang selesai mengikuti halalbihalal langsung berbagi kue di kelas.
“Masuk kelas sebentar untuk menata atau merapikan kelas masing-masing sambil saling berbagi kue lebaran,” tandas Lilik.