KOTA, JP Radar Kediri– Warga Kota Kediri yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbilang masih banyak.
Saat ini, jumlahnya mencapai 56 ribu kartu keluarga (KK). Dari jumlah tersebut tidak semuanya menerima bantuan sosial (bansos).
Data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri, jumlah yang belum mendapatkan bansos sebanyak 24 ribu KK. Sedangkan yang menerima bantuan ada 34 ribu KK.
Baca Juga: Ikuti Retreat di Magelang, Wali Kota Kediri Vinanda Siapkan Mental Jelang Orientasi Kepemimpinan
Penerima bantuan itu sumbernya berbeda-beda. Ada yang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi memastikan bantuan dari kementrian sosial maupun dari dinas sosial sudah tepat sasaran. Misal tidak tepat sasaran, masyarakat diperbolehkan menyampaikan ke kelurahan.
“Jadi ada mekanisme sanggah melalui kelurahan. Yang menyampaikan dijaga kerahasiaannya,” papar Paulus.
Baca Juga: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Ikuti Retreat di Akmil Magelang, Yuk Intip Keseruannya
Jika sumber informasi benar, penerima bantuan terbilang masih mampu maka pihaknya akan menghapus data tersebut.
“Kalau ternyata orang mampu, pasti kami delete,” tambahnya.
Lebih lanjut, Paulus menambahkan, semua warga Kota Kediri diperbolehkan masuk dalam DTKS. Terkecuali PNS, TNI/Polri, atau pendapatannya tidak di bawah umr kemudian namanya tidak dipakai untuk pinjaman bank.
“Jadi, DTKS tidak kami batasi jumlahnya. Tetapi ada bansosnya dibatasi karena uangnya terbatas,” ujarnya.
Lalu untuk 24 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan sosial itu biasanya langsung masuk ke dalam daftar tunggu. Jika ada penerima bansos sudah graduasi maka itu akan digantikan oleh DTKS lain yang belum mendapat bansos.
“Graduasi ada dua yaitu alam atau meninggal dan graduasi karena disanggah. Mungkin dia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya,” ucap Paulus.
Dari 56 ribu KK yang masuk kedalam DTKS tidak semuanya miskin. Ada juga yang bantuan khusus sekolah.
Baca Juga: Ratusan Massa Demo dan Bakar Ban di Depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri, Ini Tuntutannya
Hingga kini, beberapa bantuan sudah disalurkan. Diantaranya dari Pemerintah Pusat ada PKH dan BPNT. Dari Pemerintah Provinsi ada PKH plus untuk yang sudah berusia 70 tahun dan SPD.
“Yang dari Kota Kediri ada BLT fakir miskin, asistensi lanjut usia, ODKB (orang dengan kecacatan berat, Red), dan anak yatim,” tandasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : rekian