KEDIRI JP Radar Kediri - Pemkab Kediri melalui dinas tenaga kerja (disnaker) memperketat seleksi calon pekerja migran Indonesia.
Tujuannya, agar pengiriman tenaga kerja secara ilegal tidak terjadi lagi. Sehingga, keselamatan warga Bumi Panjalu di luar negeri lebih terjamin.
Sekretaris Disnaker Kabupaten Kediri Djumadi mengatakan, kebijakan pengetatan seleksi pengiriman pekerja migran itu berkaca pada insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Tanjung Rhu, Malaysia beberapa waktu lalu.
“Kami perketat seleksi pengiriman TKI agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ungkapnya ditemui di kantor Disnaker Kabupaten Kediri kemarin.
Disnaker, kata Djumadi, akan berkoordinasi dengan kecamatan dan pihak desa. Mereka diminta memperketat pengajuan surat bekerja di luar negeri.
Tidak hanya itu, disnaker juga akan mendata ulang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
“Sehingga kami bisa punya data dari desa. Jadi bisa ketahuan, apakah itu PJTKI resmi atau bukan,” jelasnya sembari menyebut disnaker juga akan koordinasi dengan kepolisian untuk memantau ada tidaknya PJTKI yang tidak berizin.
Selebihnya, Djumadi memastikan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi. Terutama agar masyarakat tidak bekerja ke luar negeri secara non-prosedural.
“Kalau tidak tahu alurnya bisa datang ke disnaker,” paparnya.
Untuk diketahui, total warga Kabupaten Kediri yang bekerja ke luar negeri pada 2024 lalu mencapai 1.607 orang.
Paling banyak mereka bekerja ke Hongkong dan Taiwan. Selebihnya menyebar ke beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya.
Lebih jauh Djumadi menyebut, minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut menurutnya menjadi indikator positif.
Setidaknya, masyarakat bisa membuka usaha sendiri di daerah.
“Karena pelatihan kan juga banyak, termasuk di disnaker,” jelasnya sembari menyebut tahun ini disnaker juga akan kembali menggelar pelatihan bagi warga Kabupaten Kediri.
Terpisah, Alfina Nurul, warga Desa Jambu, Kecamatan Kayenkidul mengaku lebih memilih pergi bekerja ke luar negeri dengan jalur resmi untuk menghindari risiko.
“Pakai jalur yang sesuai prosedur ini juga gratis. Nanti dipotong gaji saja. Mungkin cuma keluar uang untuk riwa-riwi saat proses pendaftaran,” terang perempuan yang kemarin datang ke disnaker untuk mengurus keberangkatannya ke Taiwan itu.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah