Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Jatim Darurat Kasus PMK, Pemkab Kediri Percepat Vaksinasi Sapi

Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi • Kamis, 30 Januari 2025 | 16:18 WIB
CEGAH PENULARAN: Tim DKPP Kabupaten Kediri melakukan vaksinasi sapi milik warga. Vaksinasi akan kian diintensifkan menyusul status Jatim darurat PMK.
CEGAH PENULARAN: Tim DKPP Kabupaten Kediri melakukan vaksinasi sapi milik warga. Vaksinasi akan kian diintensifkan menyusul status Jatim darurat PMK.

KEDIRI, JP Radar Kediri- Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) masih belum terbendung. Bahkan, kini Provinsi Jatim berstatus darurat PMK. Mengantisipasi lonjakan kasus, Kabupaten Kediri memutuskan untuk mempercepat vaksinasi terhadap sapi.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri drh Tutik Purwaningsih mengatakan, status darurat PMK di Provinsi Jatim dimulai pada 23 Januari lalu.

Hal tersebut sesuai dengan SK darurat PMK yang ditandatangani Plt Gubernur Jatim Adhy Karyono.

Salah satu pertimbangan penetapan status darurat, menurut Tutik adalah kasus PMK di Jatim yang masih terus naik.

“Akhirnya provinsi membuat hasil telaah dari laporan dan temuan teman-teman dinas peternakan. Kemudian memutuskan itu (darurat PMK, Red),” kata Tutik tentang status keadaan darurat bencana non-alam tersebut.

SK darurat PMK, lanjut Tutik, bisa jadi dasar bagi kabupaten/kota di Jatim untuk mengakses anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan PMK.

Serta, menjadi dasar untuk membuat kebijakan pencegahan. Sehingga, penyakit yang menyerang hewan berkuku belah dua itu tidak semakin menyebar.

“Termasuk mungkin menutup pasar dan lain sebagainya. Memang dibutuhkan itu (status darurat PMK, Red) agar bisa dilakukan serentak,” terang Tutik sembari menyebut penanganan PMK tidak bisa hanya dilakukan satu daerah saja. Melainkan harus secara serentak.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemkab Kediri mengalokasikan dana dari BTT sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengadaan vaksin sebanyak 50 ribu dosis. Dengan status darurat tersebut, pengadaan vaksin bisa dipercepat lagi.

“Sebelumnya Mas Bup (Bupati Dhito, Red) juga sudah sangat respek dan perhatian. Namun kan tetap berproses. Jadi masih, menunggu SK Perbub dulu,” papar Tutik sembari menyebut SK status darurat dari pemprov ini bisa jadi salah satu landasan.

Dia berharap, pekan depan anggaran sudah masuk dan bisa langsung melakukan pengadaan. Sehingga, vaksinasi hewan ternak di Kabupaten Kediri bisa dilakukan lebih masif lagi.

Seperti diberitakan, sebelumnya Pemkab Kediri melakukan penutupan pasar hewan selama dua minggu.

Yakni, sejak 13 Januari hingga Selasa (28/1) lalu.  Adapun mulai kemarin (29/1) pasar hewan kembali diperbolehkan beroperasi.

Namun, meski pasar hewan sudah buka ternyata kondisinya masih sepi. Terutama pedagang sapi yang belum banyak bertransaksi di pasar.

Seperti di Pasar Hewan Gringging, Grogol, meski sudah buka kemarin ternyata tidak ada pedagang sapi yang datang ke pasar.

“Hanya kambing yang masuk. Cukup ramai tapi hanya kambing. Karena memang pedagang kambing merasa kalau tidak ada kasus di kambing. Ini cukup repot,” jelasnya.

Meski SK darurat PMK sudah turun, menurut Tutik untuk sementara pasar hewan akan terus dibuka. Kebijakan lebih lanjut akan dibuat  setelah ada juknis dari provinsi.

“Sembari menunggu intruksi dari provinsi. Akankah dilakukan penutupan pasar serentak se-Jatim atau seperti apa,” jelasnya.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri dari DKPP Kabupaten Kediri, sejak Desember 2024 lalu hingga kemarin, total ada 1.061 kasus PMK.

Sebanyak 40 ekor sapi di antaranya mati. Kemudian, 128 ekor lainnya sembuh. Adapun sisanya masih sakit. 

 

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel

Editor : Anwar Bahar Basalamah
#radar kediri #kasus pmk #darurat PMK #pemkab kediri #pmk #Percepat Vaksinasi #jawapos #dkpp