KEDIRI, JP Radar Kediri - Ratusan warga Desa Satak, Kecamatan Puncu menggeruduk kantor Perhutani KPH Kediri di Jl Hasanudin, Kota Kediri kemarin.
Mereka menuntut agar Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Budi Daya, Desa Satak yang diduga telah menyelewengkan jabatan, segera diturunkan.
Menumpang belasan truk dan mobil pikap, aksi massa sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalan protokol Kota Kediri itu.
Apalagi, dalam aksi sekitar pukulk 10.00 kemarin, sekitar 800 warga Desa Satak itu juga melakukan aksi bakar ban di sela-sela orasi.
Api yang membesar membuat Jl Hasanudin tidak bisa dilewati. Polisi yang bertugas di sana langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).
Di saat bersamaan, massa tetap melakukan orasi dengan membentangkan sejumlah poster dan spanduk.
Di antaranya berbunyi, “Turunkan ketua LMDH”, “Warga Tidak Mau LMDH Dijabat Eko Cahyono”, “Aku Nggak Butuh Pemimpin sing Cangkeme Bosok”, “LMDH Satak Sekarang Penipu”, dan banyak spanduk bernada protes lainnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Nurul Budianto mengatakan, yang memicu kemarahan ratusan warga Satak kemarin adalah tindakan Ketua LMDH Budi Daya Eko Cahyono yang dianggap telah menipu warga.
Dia diduga telah melakukan pungutan terhadap anggota. Namun, ternyata hak-hak mereka tidak diberikan.
“Eko telah menghabiskan uang masyarakat melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas. Warga yang telah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 215 ribu tidak mendapatkan hak atas lahan yang dijanjikan. Bahkan lahannya digunakan untuk menanam jagung,” kata Nurul.
Dengan kondisi tersebut, Nurul bersama warga lainnya menuntut agar Eko diturunkan dari jabatannya. “Kami meminta agar Eko diturunkan dari jabatannya sebagai ketua LMDH,” tegas Nurul.
Terpisah, Wakil Administratur KPH Kediri Hermawan mengatakan, aksi kemarin sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepengurusan LMDH Budi Daya, Satak. Mereka merasa kinerja pengurus LMDH tidak sesuai dengan harapan anggota.
Baca Juga: Usai Gelar Debat Publik Kedua, KPU Kabupaten Kediri Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya
Meski demikian, menurut Hermawan permasalahan itu adalah ranah internal LMDH. Perhutani tidak bisa ikut campur.
“Kami dari Perhutani tidak bisa ikut campur karena itu merupakan urusan rumah tangga mereka,” ungkap Hermawan.
Jika Perhutani ikut campur, menurutnya justru dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan hukum.
“Kami hanya sebagai mitra. Kami hanya memastikan bahwa LMDH bekerja sama dengan petani-petani di sekitar Desa Satak, melalui pola kemitraan kehutanan,” paparnya.
Sementara itu Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Iwan Nuzuardhi menyebut pihaknya akan mempelajari dokumen-dokumen yang telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri.
“Akan kami pelajari lebih lanjut untuk menentukan apakah ada kewenangan kejaksaan di dalamnya. Jika memang ada kewenangan kami, maka hal tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tandas Iwan sembari menyebut jika kejaksaan tidak berwenang, mereka akan menyampaikan hasilnya ke perwakilan warga.
Untuk diketahui, setelah melakukan aksi di Perhutani, ratusan massa melakukan orasi di depan kantor pemkab.
Terakhir mereka melakukan orasi di depan kantor Kejari Kabupaten Kediri sembari menyerahkan berkas-berkas yang diduga merupakan bukti dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus LMDH.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah