KEDIRI, JP Radar Kediri - Penghitungan suara jadi tahapan yang paling rawan sengketa dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November nanti.
Hal tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan simulasi pemungutan suara yang kemarin digelar oleh KPU Kota Kediri.
Simulasi yang digelar di Balai Pertemuan Kelurahan Semampir kemarin sempat diwarnai perbedaan pendapat. Salah satunya saat tiba di tahap penghitungan suara.
Dalam simulasi itu, situasi sengaja dibuat seolah-olah ada ketidaksesuaian jumlah surat suara di dalam kotak suara.
Jumlah surat suara yang terkumpul di dalam kotak suara tidak sesuai dengan jumlah kehadiran pemilih.
Situasi itu dibuat dengan asumsi ada pemilih yang keliru memasukkan surat suara bukan pada kotaknya (surat suara pilwali dimasukkan ke kotak suara pemilihan gubernur, Red).
“Itu nggak boleh dibuka dulu kotaknya (kotak surat suara pilwali,Red),” ujar salah satu peserta yang menyaksikan simulasi.
Koordinator Divisi (Koordiv) Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri Adib Zaimatu Sofi pun membeber aturan yang tertuang dalam PKPU 17/2024 Bab 6 Pasal 33.
Dari situ, terdapat klausul apabila ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menemukan surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara tidak sesuai dengan kotak suara jenis pemilihannya.
Saat surat suara belum dilakukan penghitungan suara, maka KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kota suara sesuai dengan jenis pemilihannya.
“Karena yang pilwali tertukar ke kotaknya pilgub, jadi nanti yang dua (lembar surat suara yang tertukar, Red) dimasukkan ke dalam kotak (kotak suara pilwali, Red),” bebernya.
Rawannya tahapan pemungutan suara itu juga dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian. Menurutnya, sengketa biasanya ditemui di tahap penghitungan suara.
“Makanya ini tadi juga kami simulasikan bagaimana jika surat suara salah dimasukkan. Kemudian bagaimana kalau ada temuan seperti sobek ini bagaimanan penanganannya. Kita simulasikan di sini,” terang Reza, ditemui di lokasi simulasi kemarin.
Simulasi kemarin juga melibatkan petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan KPPS di Kota Kediri.
Dengan simulasi tersebut, diharapkan petugas adhoc Pilkada 2024 mendatang bisa lebih teredukasi. Pun dengan masyarakat umum yang juga menyaksikan melalui tayangan langsung kemarin.
“Untuk KPPS sudah kami laksanakan bimtek (bimbingan teknis, Red) per kelurahan. Jadi kami mem-bimtek PPK, PPS, hingga PPS yang mem-bimtek KPPS. Tinggal nanti pemantapan terus sampai mendekati hari-H,”bebernya sembari menyebut pemantapan itu juga dilakukan untuk mengantisipasi apabila terdapat regulasi baru dari KPU RI terkait pemungutan dan penghitungan suara.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah