KEDIRI, JP Radar Kediri–Puluhan massa bentrok dengan polisi di Jl Basuki Rahmat, depan Balai Kota Kediri, kemarin pagi.
Aksi yang berujung ricuh itu merupakan buntut dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Kondisi Balai Kota Kediri yang ‘memanas’ itu merupakan simulasi pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) November nanti.
Jl Basuki Rahmat yang merupakan kompleks perkantoran pun disulap menjadi tempat pemungutan suara (TPS), kantor panitia pemungutan suara (PPS), hingga kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam simulasi yang disaksikan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Pj Wali Kota Kediri Zanariah, dan sejumlah pejabat forkopimda itu, polisi menerapkan pengamanan dengan berbagai tingkatan. Menghadapi protes warga, awalnya polisi melakukan dialog.
Ternyata, hal tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah. Ketidakpuasan massa terhadap pelaksanaan pilkada mencapai puncaknya.
Hingga, mereka melakukan demo besar-besaran. “Turunkan ketua KPU!” teriak massa di depan pasukan pengendali massa (dalmas) yang semuanya merupakan polisi wanita (polwan).
Melihat massa terus merangsek dan rawan melakukan kekerasan, pasukan polwan mundur, digantikan personel dalmas pria.
Polisi yang menghadapi massa tanpa menggunakan alat ini akhirnya kewalahan. Sebab, massa mulai melakukan aksi pelemparan.
Dalmas tanpa alat pun langsung mundur digantikan dengan dalmas yang memakai tameng. Massa yang beringas berhasil dipukul mundur.
Selanjutnya, provokator aksi ditangkap oleh pasukan brigade mobil (brimob) yang diturunkan saat aksi berlangsung memanas.
Dalam simulasi pengamanan pemilu kemarin, polisi juga menerjunkan truk water canon. Mereka menyemprotkan air untuk membubarkan konsentrasi massa saat demo berlangsung ricuh.
“Kami menerjunkan sekitar 2.300 personel baik dari polisi, TNI maupun linmas yang diwakili oleh Pemkot Kediri,” kata Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji terkait pengamanan pilkada.
Polisi, lanjut Bram, telah memetakan potensi kerawanan dalam tahapan pilkada. Salah satu tahapan yang dinilai rawan adalah saat coblosan nanti. Karenanya, dalam simulasi kemarin juga digambarkan cara pengamanannya.
Lebih jauh Bram menyebut, berdasar pemetaan terbaru, Kota Kediri masih kategori kurang rawan. Hal tersebut didasarkan pada pelaksanaan pilkada lima tahun silam.
Ditambah lagi militansi pendukung hingga profiling kandidat calon kepala daerah. “Kota Kediri Insya Allah masuk kategori kurang rawan (aman, Red),” terang Bram.
Dengan dilaksanakannya deklarasi pemilu damai kemarin pagi plus simulasi pengamanan pilkada, Bram optimistis pelaksanaan pilkada di Kota Kediri berlangsung aman.
“Semoga pilkada bisa berlangsung kondusif di tiga kecamatan, 46 kelurahan, dan 839 TPS,” sambung Pj Wali Kota Kediri Zanariah.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah