KEDIRI, JP Radar Kediri - Polemik dugaan kebocoran retribusi pasar tradisional di Kota Kediri agaknya jadi atensi Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).
Korps baju cokelat sudah mengklarifikasi beberapa pihak yang terkait. Di antaranya, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jayabaya Djauhari Luthfi.
Dikonfirmasi terkait kabar tersebut, pria yang akrab disapa Luthfi itu membenarkannya.
Menurutnya, pemanggilan itu dilakukan sekitar dua minggu lalu. Dia diklarifikasi terkait pemberitaan daring masalah dugaan kebocoran retribusi pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jayabaya.
“Jadi untuk mengklarifikasi isu yang berkembang terkait Perumda Pasar. Makanya saya juga membawa data-data ke sana yang berkaitan dengan pengelolaan pasar,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Luthfi mengaku membeber mekanisme pengelolaan pasar. Termasuk alur pemungutan jasa pelayanan yang menjadi akar timbulnya isu kebocoran pendapatan pasar.
Luthfi menyampaikan, standar, operasi, dan prosedur (SOP) pengelolaan pasar seluruhnya merujuk pada SK No. 5/2023 yang telah disetujui oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau wali kota. Termasuk terkait jasa pelayanan sewa kios, los, pelataran, dan parkir.
Selain Luthfi, beberapa nama lain juga dikabarkan akan dimintai klarifikasi oleh Polda Jatim. Di antaranya para koordinator pasar di sembilan pasar tradisional di Kota Kediri.
Terkait hal itu, Luthfi menyebut kemungkinan para koordinator pasar itu dipanggil minggu depan. “Intinya untuk klarifikasi. Dan kami juga terbuka untuk mengklarifikasi. Data-data juga kami setorkan, jadi kami siap dengan data-data yang ada,” paparnya.
Selain klarifikasi yang dilakukan Polda Jatim, menurut Luthfi pihaknya juga melakukan investigasi internal. Perumda PD Pasar menerjunkan tim satuan pengendali internal (SPI). “Kami sudah menurunkan tim SPI untuk meng-cross check. Pertama terkait dengan jumlah kendaraan masuk,” katanya.
Pengecekan itu, salah satunya dilakukan dengan memastikan kendaraan-kendaraan yang masuk pasar. Penghitungan mempertimbangkan hari dan jam-jam tertentu saat kunjungan ramai maupun sepi. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain Pasar Grosir dan Pasar Pahing.
“Secara umum kami tidak ada upaya memperkaya diri sendiri. Dan semua dilakukan sesuai prosedur yang ada,” tandasnya.
Dia mencontohkan terkait setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari operasional pasar. Berdasar perda yang berlaku, sebanyak 55 persen dari pendapatan pasar disetorkan untuk PAD.
“Dan jika memang ada oknum dari internal kami yang ketahuan, saya pastikan akan tindak tegas langsung,” imbuhnya.
Sayang, Polda Jatim belum bisa dikonfirmasi terkait pendalaman kasus retribusi pasar tradisional di Kota Kediri. Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Dirmanto yang dihubungi koran ini belum merespons.
Seperti diberitakan, dugaan kebocoran retribusi pasar mencuat setelah Komisi B DPRD Kota Kediri menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (8/5) lalu. Saat itu, gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menengarai retribusi pasar tradisional bocor hingga Rp 12 miliar.
Koordinator Gabungan LSM Kota Kediri Supriyo mengaku sudah melakukan investigasi terkait hal tersebut. Dari sana, dia menduga ada kebocoran retribusi yang mencapai Rp 12 miliar dalam setahun.
“Potensi PAD (pendapatan asli daerah, Red) yang cukup besar yang selama ini tidak tergali dan bahkan hilang, itu supaya bisa menjadi perhatian dan fokus pemerintah dan DPRD,” ujar Priyo.
Menindaklanjuti RDP tersebut, dewan berencana membentuk panitia khusus (pansus). Salah satu tujuannya untuk mengurai sengkarut retribusi pasar ini. Mereka juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pengelolaan pasar.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram"Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah