KABUPATEN, JP Radar Kediri - Kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas dalam pemilihan legislatif (pileg) sejatinya sudah bisa dilakukan sejak awal masa kampanye atau 28 November lalu. Namun, hingga tiga pekan berlalu metode ini jarang ditemui. Agaknya, tidak sedikit caleg yang memilih habis-habisan “ngebom” jelang coblosan.
“Kampanye terbuka itu sudah tidak zaman. Terlalu banyak menghabiskan modal,” ujar salah satu calon legislatif (caleg) di Kabupaten Kediri yang meminta namanya disamarkan.
Caleg tersebut berdalih, modal untuk kampanye terbuka atau kampanye pengumpulan massa terlalu mahal. Jika dihitung, modalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk sekali kampanye. Tergantung jumlah massa yang dikumpulkan.
Berdasar pengalaman beberapa kali pemilu, pengumpulan banyak massa itu tidak berkorelasi positif dengan perolehan jumlah suara. “Itu (kampanye terbuka, Red) kampanye model pasca-orba. Kalau saat ini masyarakat sudah tidak tertarik dengan kampanye model itu,” lanjutnya.
Baca Juga: Belasan PKL di Barat Alun-Alun Kota Kediri Harus Segera Dipindah, Ini Alasannya
Alih-alih melakukan kampanye terbuka, caleg lebih memilih cara lain. Yakni, “ngebom” atau praktik bagi-bagi uang di akhir masa kampanye. Berapa nilainya? Pria yang relatif berpengalaman di bidang politik ini menyebut nilainya juga melihat jumlah isi amplop dari caleg lain. Bisa nilai dari tiap daerah berbeda.
Untuk memastikan ketepatannya, si caleg dengan tim relawannya akan melakukan pemetaan. “Biasanya yang “dibom” itu wilayah abu-abu. Kalau yang sudah pasti memilih dirinya tidak perlu diberi uang. Melainkan dalam bentuk program.
“Di dapil sini ada belasan ribu penduduk. Ya masak semuanya diberi uang Rp 50 ribu (per orang, Red). Jumlahnya tidak masuk akal (butuh biaya banyak, Red),” tuturnya.
Sumber lain Jawa Pos Radar Kediri di Kota Kediri menegaskan, ketepatan ngebom jelang coblosan juga tergantung pada relawan yang bertugas di lapangan. Jika caleg salah memilih relawan, uang bom-boman yang bisa berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per orang itu bisa sia-sia. “Harus pintar memetakan daerah. Misalnya kelurahan A itu sudah basisnya caleg B ya tidak usah dimasuki. Sia-sia juga,” jelasnya.
Baca Juga: Mitsubishi Motors Akan Memulai Produksi Kendaraan Listrik Niaga Minicab EV Baru di Indonesia
Para caleg, lanjutnya, juga harus pandai memilih kader atau relawan yang jadi ujung tombak jelang coblosan. “Kan juga tidak sedikit yang uangnya dibawa lari kader. Tidak dibagikan,” lanjutnya sambil tertawa.
Kesalahan memilih kader saat ngebom itu menurutnya akan sangat menentukan hasil suara. “Bisa keluar 50 persen atau 70 persen itu sudah bagus. Banyak incumbent (anggota dewan periode sebelumnya, Red) gagal lanjut karena salah ngebom,” paparnya.
Sementara itu, meski strategi ngebom jelang coblosan dianggap sangat efektif untuk menarik massa, tidak semua caleg memilih cara tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto mengungkapkan, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Kediri incumbent selama ini bisa memaksimalkan membangun jaringan dan merawat konstituen lewat program pokok pikiran. “Itu memang diatur di perundang-undangan,” katanya.
Program tersebut menurut Dodi membuat mereka tidak perlu mempraktikkan “ngebom” atau membagi-bagikan amplop kepada calon pemilih. “Kalau pengumpulan massa terbatas tetap harus dilakukan. Saya rutin bertemu konstituen di masa kampanye ini,” terang Dodi.
Baca Juga: Pemkab Kediri Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran Pasar Gringging
Terpisah, Siswanto, caleg dari DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kediri menyebut, meski bukan incumbent dirinya juga tidak menempuh cara-cara “ngebom”. Melainkan dengan memperbanyak jumlah relawan di tingkat desa hingga dusun. “Saya punya relawan di desa sampai dusun. Jumlahnya ratusan,” papar Siswanto sembari menyebut mereka yang jadi ujung tombak sosialisasi program-programnya di masa kampanye ini.
Pembangunan jejaring itu menurut Siswanto sangat penting agar biaya politik tidak mahal. “Kalau harus ngebom atau mengeluarkan uang butuh banyak biaya,” jelas pria yang di masa kampanye ini aktif keliling daerah pemilihan sambil membawa alat peraga kampanye.
Editor : Anwar Bahar Basalamah