Sekretaris PMI Kota Kediri Abdul Gani Murdiantoko mengungkapkan, pembangunan tol Kediri-Tulungagung akan membuat sejumlah bangunan di PMI Kota Kediri hilang. Mulai halaman, tempat parkir, garasi, dan tempat penjagaan. “Bangunan utama terkepras sekitar satu meter,” kata Gani.
Dengan kondisi gedung yang mepet sungai Brantas, kantor PMI tidak mungkin digeser ke belakang. Apalagi, mereka juga harus memberi jarak dengan sepadan jalan baru nanti. Karenanya, satu-satunya opsi adalah dengan merelokasi kantor yang menjadi tumpuan pelayanan donor bagi sekitar 16 ribu orang tersebut.
Apakah sudah ada pembicaraan terkait relokasi? Menurut Gani hingga kemarin belum ada pembahasan secara detail. Hanya saja, bidang aset dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri sudah meminta pendapat. “Katanya mau ada tim penilai gedung dan sebagainya,” lanjut Gani.
Terlepas dari tahap itu, Gani menyebut pengurus meminta agar kantor PMI direlokasi ke tempat yang strategis. Pertimbangannya agar masyarakat yang hendak melakukan donor darah tetap bisa menjangkau dengan mudah. “Kami minta lokasinya tetap berada di tengah kota,” terang Gani sembari menyebut akses ke PMI sangat penting karena mereka juga biasa melayani permintaan darah dari berbagai daerah di sekitar Kota Kediri.
Dimana lokasi yang tepat? Gani menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Meski demikian, jika pemrakarsa tol nantinya tetap PT Gudang Garam, menurutnya kantor PMI bisa dibangun di Jl Joyoboyo karena di sana ada salah satu aset milik perusahaan rokok tersebut. “Turun kelas (dari jalan nasional di Jl Mayor Bismo ke jalan kota di Jl Joyoboyo, Red) tidak masalah yang penting masyarakat mudah menjangkau,” tandasnya.
Untuk diketahui, selain kantor PMI Kota Kediri, ada beberapa instansi dan aset milik Pemkot Kediri yang terdampak pembangunan tol Kediri-Tulungagung. Di antaranya, kantor DPRD Kota Kediri yang hanya terkepras halamannya saja. Kemudian, kantor dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan (DLHKP), kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri, masjid Baiturrahmah, dan beberapa bangunan lain.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Chevy Ning Suyudi yang dikonfirmasi tentang gedung PMI yang harus dikepras karena terdampak tol Kediri-Tulungagung, membenarkannya. Hari ini, rencananya bappeda akan menggelar pertemuan dengan pemrakarsa untuk membuat surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yakni, terkait pembebasan lahan dan relokasi aset terdampak.
Selain PMI, menurut Chevy ada beberapa gedung lain yang harus direlokasi. Di antaranya, gedung SDN Mrican 4 dan TK Pembina Pojok. “Yang terdampak itu SDN Mrican 3 dan 4. Tapi, untuk SDN Mrican 3 tidak perlu pindah,” terangnya.
Di luar tiga aset gedung itu menurut Chevy total ada 97 bidang aset Pemkot Kediri yang terdampak. Penggantian aset inilah yang tengah dibahas bersama. Termasuk skema penggantinya.
Selebihnya, bappeda juga mengajak 14 warga di Kelurahan Pojok yang akses mereka untuk keluar-masuk tertutup tol Kediri-Tulungagung. Karenanya, pemkot juga meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk mencarikan solusi agar di belakang hari tidak muncuk konflik. “Secara informal mereka (Kementerian PUPR, Red) menyatakan bisa dicarikan solusi. Makanya kami akan kirim surat resmi,” jelasnya.
Dikatakan Chevy, selain beberapa bangunan tersebut, sebenarnya KPUD Kota Kediri juga terdampak tol Kediri-Tulungagung. Adalah aula KPU yang dipastikan akan terkepras proyek strategis nasional tersebut. Meski demikian, aula atau ruang pertemuan pengganti akan dibangun di sisi selatan yang sekarang masih berwujud lahan kosong.
Bagaimana dengan bangunan pengganti untuk gedung lain yang terdampak? Chevy menyebut untuk TK Pembina Pojok sudah ada beberapa alternatif lokasi yang akan didalami. Demikian pula SDN Mrican 4. Tim menurutnya akan mempertimbangkan kemudahan akses masyarakat dalam pemilihannya. Editor : Anwar Bahar Basalamah