Jumlah pasti penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun ini masih belum ditetapkan. Meski demikian, penerima bantuan dari pemerintah pusat itu diprediksi akan naik. Sebab, pemerintah memberi kesempatan kepada warga miskin untuk mendaftar secara online.
Sulistiani, 41, pemilik E-Warong Arta Kusuma Mojoroto mengungkapkan, berdasar pengamatannya, kelompok penerima manfaat (KPM) BPNT tahun ini akan bertambah. Terutama, akibat bertambahnya jumlah warga yang terdampak Covid-19.
“Orang yang bisa menerima BPNT, misalnya mereka yang kehilangan pekerjaan karena PHK,” ujar Sulistiani tentang peningkatan penerima bantuan sosial (bansos) tahun ini.
Perempuan yang akrab disapa Sulis ini menjelaskan, KPM di kelurahannya sekitar 800 orang. Dia memprediksi tahun ini KPM di sana bisa bertambah hingga lebih dari seribu orang.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri M. Ferry Djatmiko melalui Sekretaris Dinsos Hardianto Heru Cahyono menjelaskan, pendaftaran secara online akan direkap setelah pendaftarannya ditutup. “Nanti akan diusulkan ke Kemensos (hasil rekapitulasi, Red),” terang Heru kepada Jawa Pos Radar Kediri.
Setelah mendapat persetujuan dari Kemensos, jumlah penerima bansos BPNT tambahan ini nantinya akan digabung dengan KPM tahun 2021. Penelusuran koran ini di website cekbansos.kedirikota.go.id total KPM di Kota Kediri mencapai 19.996 orang.
Sebelum perekapan selesai, Heru mengaku belum bisa memastikan jumlah penerima. Sebab, ada kemungkinan data masih berubah. Salah satu penyebabnya, KPM pindah tempat tinggal, dan sebab lainnya.
Sementara itu, pengajuan penerima manfaat bansos BPNT mandiri secara online bisa dilakukan dengan mudah. Sesuai persyaratan yang tertera di situs Kemensos, pemohon bisa mulai dengan mengunduh aplikasi cek bansos di play store. Selanjutnya, warga bisa registrasi dengan NIK, KTP, dan KK.
Jika registrasi selesai, calon penerima lalu mengusulkan mendaftarkan diri ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos dengan memilih tambah usulan BPNT atau kartu sembako. Di tahap akhir, sistem akan mencocokkan nama NIK, KK, status kependudukan dengan data dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil).
Tujuannya, untuk menyesuaikan data pengusul dengan DTKS Kemensos. Mereka yang berhak menerima bansos adalah warga yang masuk golongan miskin atau rentan miskin. Kemudian bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
“Untuk data penerima, nanti kami perlu rekonsiliasi bank,” papar Heru sembari menyebut teknis penyaluran BPNT tahun ini masih menunggu aturan dan juknis pemerintah pusat. Di dalamnya nanti juga tertera jadwal penyalurannya.(rq/ut)
Editor : adi nugroho