Meila Nurohmah masih ingat betul saat dia masih dudu di bangku SD dulu. Pelajar kelas 11 di salah satu SMA negeri di Kota Kediri ini berusaha keras mendapatkan nilai bagus dalam ujian nasional.
Nyaris waktu seharian dia habiskan untuk belajar. Baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat bimbel. Semua dia lakukan agar bisa diterima di SMP negeri yang dia ingini.
“Dari pagi sampai siang ada di sekolah. Nanti tidur satu jam, berlanjut ikut bimbel sampai sore. Terkadang malamnya masih harus belajar karena ada pekerjaan rumah,” kenang gadis 17 tahun ini.
Setelah berhasil diterima di SMP impiannya, dia pun tidak lantas berleha-leha. Dia tetap berjuang keras agar bisa menjadi juara kelas.
Namun, perjuangannya itu mulai pudar ketika UN ditiadakan. Sebab, tanpa kerja keras pun banyak orang bisa memperoleh nilai tinggi dengan bantuan katrol nilai.
“Semenjak UN dihapus itu membuat semakin malas belajar. Karena tidak ada bedanya dengan yang lain. Toh yang dia tidak belajar keras tetap mendapat bantuan penambahan nilai,” kilahnya.
Kini, rencana penerapan TKA kembali memacu semangatnya. Berusaha meraih nilai tinggi. Agar mendapat kepuasan tersendiri jika berhasil. Dan itu akan dilakukan termasuk dengan ikut bimbel.
Sunarti, yang memiliki anak usia SMA menyebut bakal diterapkannya TKA adalah kabar baik. Siswa akan belajar lebih giat lagi.
“Akan memacu semangat belajar lagi. Dari yang sebelumnya hanya menunggu penambahan nilai,” ucap wanita 38 tahun ini.
Pun, ketika harus mengeluarkan uang ekstra untuk bimbel, wanita yang berdomisili di Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri ini menyebut tak masalah.
“Zaman sekarang kan tidak mungkin kalau tidak ditambah dengan bimbel. Meskipun semakin ke sini biayanya terus meningkat. Mungkin paling murah sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta,” sebutnya.
Meskipun demikian dia mengakui, biaya bimbel yang mahal ini tentu menjadi kendala bagi sebagian orang tua. Terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Sebab penghasilan setiap bulannya saja hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga.
“Kalau pelajar yang mengalami keterbatasan biaya mau tidak mau harus berusaha lebih keras lagi. Sebab tips dan trik pengerjaan cepat terkadang hanya ada di bimbel dengan kualitas bagus,” pungkasnya.
Soal biaya bimbel yang mahal juga diakui oleh Agus Muji Santoso, pengamat pendidikan yang juga wakil rektor III Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri.
Dia menyebut, orang tua yang berbondong-bondong mengikutsertakan anaknya di lembaga bimbingan belajar luar sekolah rentan memicu kesenjangan sosial.
“Sejak zaman saya pun, hal itu sudah menjadi sorotan. Saya sendiri berasal dari keluarga menengah. Orang tua saya pernah merayu saya supaya ikut bimbel, tapi tidak ke bimbel yang mahal. Dari situ sebenarnya punya harapan bahwa di tengah keterbatasan mereka, mereka masih berharap anaknya sukses mengikuti apa yang ada,” katanya.
Faktanya, tidak semua orang tua mempunyai kapasitas yang sama. Pun tidak semua anak memiliki privilese bisa mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah karena tidak mampu membayar biayanya.
Agus juga menyoroti rencana penerapan TKA. Yang menurutnya diwarnai pro dan kontra. Satu sisi mendukung karena dianggap mengembalikan penilaian berdasarkan mata pelajaran. Sekaligus meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi di sekolah.
“Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih content oriented. Dan apalagi kalau bimbel, mohon maaf itu akan fokus pada bagaimana menyelesaikan soal, drill-drill soal, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sedangkan bagi orang-orang yang kontra akan menilai bahwa kebijakan ini bentuk kemunduran.
Lewat sistem asesmen nasional (AN) yang tidak menerapkan tes, targetnya pembelajaran di sekolah bisa berfokus pada menggali aspek literasi, numerasi, dan karakter. Dari apapun mata pelajarannya.
“Tampaknya guru-guru di lapangan tidak siap dengan itu. akhirnya mereka tetap berpikir literasi numerasi itu yang diajarkan apa? AKM itu apa? Kan nggak ada mapelnya. Nggak bisa disinauni. Dan ini bukan kegagalan pemerintah, tapi kegagalan praktik di lapangan,” sambungnya.
Tidak bisa dipungkiri, penerapan TKA diperkirakan bisa memberikan penilaian yang komplet terhadap pengetahuan siswa. Meski hanya sekadar kognitif.
Dengan begitu, dia berharap pembelajaran di sekolah tetap tidak menafikan proses pembelajaran mendalam yang berasaskan pada aspek literasi, numerasi, dan karakter.
Baca Juga: Kuota Jalur Afirmasi Disabilitas SPMB SMA Negeri di Kota Kediri Naik
“Jika TKA ini sebenarnya untuk mengakomodasi agar siswa bisa masuk perguruan tinggi, seharusnya tidak memposisikan TKA ini sebagai sesuatu yang eksklusif. Ya sewajarnya saja,” tandasnya.
Agus menegaskan, konsep deep learning bagi siswa masih dibutuhkan. Alih-alih hanya berfokus pada drilling soal.
Di tengah perubahan kebijakan dan tantangan ke depannya, menurutnya solusinya cukup sederhana. Setiap satuan pendidikan harus memperkuat proses pembelajarannya. Tidak harus dengan perubahan kebijakan yang ekstrem.
Itu juga tak lepas dari keluhan yang banyak disampaikan para rektor se-Indonesia di beberapa forum.
“Mereka gelisah karena ternyata kualitas mahasiswa yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Ada yang sudah masuk prodi pendidikan dan sastra, tapi ternyata nggak ngerti sama sekali tentang sastra. Ternyata masuknya berdasarkan minat dan pengajaran bahasanya mungkin kurang maksimal,” tandasnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira