JP Radar Kediri – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF), karena pemerintah dinilai masih mampu menjalankan pembangunan nasional tanpa harus bergantung pada utang dari lembaga keuangan internasional tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). "Saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu kaget, Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawari pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, tapi Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata Prabowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Tanpa NU dan Muhammadiyah, Indonesia Sulit Maju
Lebih Pilih Investasi daripada Utang Berbunga Tinggi
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari berbagai pihak, sembari lebih membuka ruang bagi masuknya investasi asing ke Tanah Air. "Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin," ujarnya.
Purbaya: RI Punya Bantalan Fiskal Rp420 Triliun, Tak Perlu Bantuan IMF
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan penjelasan terkait alasan penolakan tawaran IMF tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi anggaran negara saat ini masih tergolong sehat, ditopang bantalan fiskal yang cukup besar. "Tentu saja, Indonesia tidak membutuhkan (bantuan), karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, IMF sendiri sejatinya tidak memiliki otoritas untuk menekan tingkat ketidakpastian ekonomi global secara langsung, namun lembaga tersebut tetap menyiapkan fasilitas dana bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan. Purbaya menegaskan Indonesia saat ini belum memerlukan fasilitas dukungan semacam itu.
Penutupan 290 BUMN Hemat Rp50 Triliun, Target 700 BUMN Tutup Akhir 2026
Dalam pidato yang sama, Prabowo turut memaparkan capaian efisiensi pemerintah lewat konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk, dengan penghematan mencapai sekitar Rp50 triliun. Ke depan, pemerintah menargetkan total penutupan mencapai 700 BUMN hingga 31 Desember 2026, sehingga jumlah BUMN yang tersisa diperkirakan hanya berkisar 200-250 entitas.
Baca Juga: Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Pembukaan Muktamar NU, Pengamanan VVIP Diperketat
"Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris," jelas Prabowo. Ia menambahkan bahwa total penghematan negara dari berbagai sektor sejauh ini telah mendekati angka Rp300 triliun per tahun.
Dana Penghematan Diarahkan untuk Kesejahteraan dan Kurangi Kemiskinan
Presiden menegaskan bahwa strategi transformasi pemerintahannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Ia menyampaikan keyakinannya terhadap perhitungan matang yang telah disusun pemerintah dalam mencapai target tersebut. "Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil," ujar Prabowo.
Tetap Terbuka bagi Pinjaman, asal Berbunga Rendah
Meski menolak tawaran IMF, Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup diri sepenuhnya terhadap opsi pinjaman luar negeri. Namun, ia menekankan bahwa setiap skema pembiayaan lewat utang harus disertai tingkat suku bunga serendah mungkin, guna menjaga keberlanjutan fiskal negara dalam jangka panjang.
Baca Juga: Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas dari Presiden Prabowo Tangani Karhutla di Kalsel, Apa Alasannya?
Editor : Shinta Nurma Ababil