JP Radar Kediri – Skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) di tanah air, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kabarnya akan melalui Kopdes Merah Putih.
Diketahui, pemerintah pusat saat ini tengah mematangkan wacana pengalihan mekanisme pengambilan hingga pembelanjaan bansos tersebut.
Baca Juga: Cek Daftar 23 Daerah Penerima Bansos PKH BPNT Kuartal 3 2026 yang Diprediksi Cair Duluan
Koordinasi Langsung dengan Presiden
Langkah strategis ini mencuat pascarapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
KPM Didorong Jadi Pelaku Usaha Mandiri
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, kementeriannya berkomitmen penuh mendukung program tersebut.
Menurut Gus Ipul, peran Kemensos tidak terbatas pada aspek distribusi bantuan semata, melainkan lebih jauh ke arah integrasi penerima manfaat dalam ekosistem ekonomi desa.
"Kementerian Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk aktif menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Gus Ipul, Kamis (16/7).
Melalui keanggotaan ini, lanjutnya, masyarakat prasejahtera tidak lagi diposisikan sebagai objek penerima bantuan. Sebaliknya, mereka didorong bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri. Kemensos mengarahkan agar KDMP berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Penerima bansos yang memiliki usaha mikro nantinya dapat menyalurkan hasil produksinya secara langsung ke koperasi tersebut.
Baca Juga: BLT Rp900 Ribu Cair Kapan? Jadwal Pencairan Bansos Juli 2026 Sudah Dikeluarkan Kemensos
"Diharapkan penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang dan menghidupkan perputaran uang di tingkat desa atau kelurahan," jelas Mensos.
Ternik Penyaluran Bansos Diberikan Tunai
Terkait teknis penyaluran, Gus Ipul menjelaskan bahwa BPNT dan PKH yang selama ini disalurkan via transfer tunai, berpeluang besar diintegrasikan dengan layanan KDMP. Inovasi ini ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat. Warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke bank atau ATM pusat untuk mencairkan bantuan.
"Dengan begitu warga lebih dekat bisa mengambil uangnya atau sekaligus membelanjakan nanti di Koperasi Merah Putih," imbuhnya.
Meski begitu, Gus Ipul menegaskan bahwa perubahan skema ini tidak akan diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia. Saat ini, Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Koperasi tengah melakukan uji coba di sejumlah wilayah percontohan.
Kesiapan infrastruktur digital, kualitas SDM, serta ketersediaan komoditas menjadi penentu utama keberhasilan program sebelum diimplementasikan secara nasional.
Sistem ini nantinya akan mengombinasikan layanan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terintegrasi di dalam KDMP. "Sekarang lagi dicobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti kalau semuanya siap, baik infrastrukturnya, sumber daya manusianya, maupun komoditasnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa berjalan," pungkasnya.
Editor : Shinta Nurma Ababil