JP Radar Kediri – Wapres Gibran diminta klarifikasi atas pernyataan Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin, yang mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta setelah melakukan pertemuan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Desakan klarifikasi itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus.
Ia meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka segera memberikan penjelasan terkait dugaan pemberian uang kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin.
Baca Juga: Heboh Aksi Demo Bayaran Rp200 Ribu, Prabowo: Hati-Hati, Saya Tahu Siapa yang Bayar!
Klarifikasi Guna Menghindari Spekulasi Liar Masyarakat
Menurutnya, klarifikasi dari Gibran diperlukan agar tidak menimbulkan polemik dan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Dia (Gibran) harus mengklarifikasi bahwa tidak benar dia membayar mahasiswa. Walaupun itu mungkin sulit diterima akal publik, tapi dia perlu bersuara," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (25/6) dikutip dari Jawapos.com.
Tak hanya memicu adanya bola liar, Anggota Komisi II DPR itu juga menyoroti perubahan agenda mahasiswa yang awalnya berencana menggelar demonstrasi, namun berujung pada pertemuan dengan Wapres di kantornya.
Menurut Deddy, proses yang menyebabkan perubahan agenda tersebut perlu diungkap secara jelas kepada publik.
"Gimana sih duduk perkara bisa mahasiswa itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor Wakil Presiden? Itu kan harus dijelaskan secara terang benderang," ujarnya.
Baca Juga: Heboh Pengakuan BEM FH UBK Terima Uang Rp20 Juta Usai Temui Gibran, Rektor Buka Suara
Tak Hanya Klarifikasi, Tapi Juga Mengusut Pemberian Uang
Selain meminta klarifikasi, Deddy mendorong Gibran untuk menelusuri pihak yang diduga memberikan uang kepada mahasiswa.
Ia menilai sumber dana tersebut harus diketahui agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik yang melanggar hukum maupun kepentingan politik tertentu.
"Jangan-jangan itu uang hasil pungli, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan harus terang benderang. Kita sedang menunggu bagaimana Wakil Presiden memberikan penjelasan yang masuk akal dan bisa dipercaya tentang persoalan suap-menyuap mahasiswa ini untuk kepentingan politik," tegas Deddy.
Menurut dia, ketidakjelasan informasi terkait persoalan tersebut dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintah.
Deddy menilai muncul kesan bahwa Gibran sedang ditempatkan sebagai figur yang paling responsif terhadap aspirasi masyarakat di tengah berbagai kritik yang dihadapi pemerintah.
"Ini kan seolah-olah sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar pada saat pemerintah sedang terpojok. Ini kan aneh kalau menurut saya," jelasnya.
Baca Juga: Sosok Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI yang Lantang Kritik Program MBG
Deddy juga berpandangan, penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pemerintah semestinya dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan substansi tuntutan yang disampaikan, bukan langsung kepada Wapres secara mendadak.
"Harusnya kan minimal mahasiswa itu kalau harus bertemu dengan pemerintah, silakan ketemu dengan Menseskab, silakan ketemu dengan Menko Polhukam, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tuntutan aspirasi mereka," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam potongan video live yang viral, Ketua BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin, mengaku bahwa dirinya telah menerima dana puluhan juta rupiah dari seorang anggota kepolisian.
"Saya mengakui kesalahan. Saya menerima uang tersebut. Rp 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Dari pihak kepolisian (bernama) Aan," tutur Abdi, dikutip Selasa (23/6).
Abdi mengungkap, uang tersebut diberikan oleh oknum bernama Aan, agar kelompok mahasiswa membatalkan aksi unjuk rasa di Istana Negara dan mengalihkannya ke depan Gedung DPR RI.
Namun pada realisasinya, massa mahasiswa kala itu tetap menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas.
Editor : Shinta Nurma Ababil