JP Radar Kediri - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab pemadaman listrik belakangan ini.
Ia mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional yang salah satunya disebabkan penurunan kualitas kalori batu bara serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang.
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari total kebutuhan PT PLN (Persero) yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026.
Pemerintah kini harus memutar otak mencari jalan keluar, terutama karena batu bara berkalori menengah (5.200 kcal) makin langka di alam.
"Hingga rapat bulan Juni lalu, memang ada kendala ketersediaan batu bara kalori medium 5.200. Kita sama-sama tahu, kalori batu bara kita makin hari makin rendah. Solusi untuk ini yang sedang kita cari," beber Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Penyebab Pemadaman Lampu Bergilir yang Kerap Terjadi: PLN Minta Maaf, ESDM Janjikan Pemulihan Cepat
Ongkos Tambang Membengkak, Harga DMO Dievaluasi
Selain urusan kualitas, masalah lain muncul dari sisi teknis penambangan. Menipisnya cadangan batu bara menengah ini dibarengi dengan naiknya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini meroket hingga ke level 8% - 12%. Angka ini jelas membuat biaya operasional tambang membengkak.
Melihat kondisi pengusaha yang terjepit biaya produksi, pemerintah mewacanakan evaluasi ulang terkait patokan harga kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO). Harga DMO saat ini dinilai sudah tidak masuk akal jika disandingkan dengan ongkos produksi.
"Kita harus bijaksana. Jangan sampai teman-teman pengusaha dipaksa menjual dengan harga yang sangat murah sampai merugi. Kita harus jaga kelangsungan bisnis mereka," tegas Bahlil.
Baca Juga: Ingin Pindah ke Mobil Listrik? Simak Dulu Jenis-Jenisnya!
Namun, ia juga memastikan bahwa masyarakat tidak akan dikorbankan. "Saat ini kita sedang menghitung plus-minus-nya secara cermat. Intinya, PLN tidak boleh dirugikan, pengusaha juga tidak boleh rugi, agar tarif listrik tetap terjangkau," imbuhnya.
Bentuk Tim Khusus Kawal Batu Bara ke Pembangkit
Tidak ingin kecolongan, Kementerian ESDM juga memperketat pengawasan distribusi batu bara. Agar rantai pasok tidak bocor dan membebani uang negara, pemerintah resmi membentuk tim khusus pengadaan bersama.
Tim lintas instansi ini diisi oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga internal PLN sendiri.
"Jangan sampai barangnya sudah ada, ESDM sudah memberi penugasan ke PLN, tapi eksekusinya mandek dan tidak sampai ke power plant (pembangkit listrik). Makanya, kolaborasi dan transparansi harga sangat dibutuhkan sekarang," pungkas Bahlil.
Editor : Shinta Nurma Ababil