MALANG, JP Radar Kediri - Mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Malang kembali menggelar demo hari ini, Rabu (17/6/2026) dipusatkan depan Gedung DPRD Kota Malang.
Dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan titik kumpul di Ormawa UM dan titik lain di Sekretariat BEM Unmer, peserta yang hadir dihimbau untuk mengenakan dresscode hitam-hitam.
"SAATNYA SUARA RAKYAT MENGGELEGAR! Ketika jeritan rakyat hanya dianggap angin lalu, dan kritik dibalas dengan pembungkaman, di situlah demokrasi kita sedang dipertaruhkan!," isi ajakan demo dalam postingan yang beredar di media sosial, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Demo Jakarta Hari Ini: Intip Rute, Titik Aksi, dan Tuntutannya
"Kebebasan berpendapat bukan hadiah dari penguasa, melainkan hak mutlak yang direbut dengan darah dan perjuangan. Jika pemerintah hari ini anti-kritik, maka rakyat dan mahasiswa yang harus turun tangan untuk mengingatkan! MATIKAN KEKUATAN, NYALAKAN KEBERANIAN! Jangan biarkan ketidakadilan ini melenggang tanpa perlawanab. Kosongkan ruang kelas, penuhi jalanan!," tambahnya.
Kasi Humas Polresta Malang Kota IPDA Lukman Sobikhin membenarkan adanya informasi aksi demo tersebut. Pihaknya menegaskan, personel gabungan telah disiapkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPRD nanti.
"Total ada sebanyak 435 personel gabungan yang akan dikerahkan. Terdiri dari 350 anggota Polresta Malang Kota, 30 anggota TNI, 30 anggota Satpol PP, 5 anggota Damkar, 10 anggota Dishub dan 10 anggota Dinkes," kata Lukman, Rabu (17/6/2026).
Baca Juga: Heboh Penyaluran Dana MBG kepada Presiden, BGN Tegaskan Faktanya
Sebelumnya, pada Senin (15/6/2026) ratusan mahasiswa telah melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Mereka menuntut Pemerintah Pusat melalui DPRD Kota Malang untuk menyelesaikan lima tuntutan. Mulai penurunan harga BBM, menolak dwifungsi TNI dan Polri hingga meminta MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) dihentikan.
Sejumlah program prioritas pemerintah yang dimaksud, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa menilai sejumlah program prioritas pemerintah belum memiliki kejelasan, dan justru dinilai menghambur-hamburkan APBN.
”Kami beri waktu sampai tiga hari, kalau tidak ada jawaban memuaskan dari pemerintah, kami kumpulkan massa lebih banyak lagi,” ujar Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) 2026 Muhammad Azhar Zidan.
Zidan menjelaskan, tuntutan pertama para mahasiswa meminta peningkatan efisien dan transparansi APBN. Kedua, mahasiswa meminta harga bahan pokok dan BBM diturunkan melalui intervensi pemerintah. Ketiga, mereka meminta MBG dan KDKMP dihentikan.
”Sudah terang bukti MBG ladang korupsi, buktinya kepala BGN ditangkap Kejagung, tapi kami yakin itu hanya segelintir orang saja, sisanya lebih banyak,” lanjut Zidan. Para mahasiswa juga menyoroti dwifungsi TNI dan Polri yang tiba-tiba disahkan menjadi Undang-undang. Bahkan hanya dalam waktu dua hari.
Menurut para mahasiswa, dwifungsi itu hanya memperluas kesempatan TNI dan Polri memasuki ranah sipil. Padahal, janji presiden membuka 19 juta lapangan kerja. Harusnya memihak rakyat, bukan untuk lapangan pekerjaan TNI dan Polri. Terakhir, mereka menuntut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada rakyat atas kegagalan memimpin negara dalam satu tahun terakhir.
Editor : Shinta Nurma Ababil