JP Radar Kediri - Sistem bantuan sosial Indonesia sedang bertransformasi besar-besaran. Bukan sekadar menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah kini mengubah arah kebijakan bansos menjadi lebih modern, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kemandirian jangka panjang.
Dua langkah besar diumumkan bersamaan pada Senin, 11 Mei 2026. Perluasan digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, serta peluncuran Program Pro Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai tulang punggung sistem penyaluran bantuan ke depan.
Baca Juga: Jadwal Cair Bansos PKH BPNT Tahap 2 2026, Dapat Rp600 Ribu Tiap KPM
DTSEN Jadi Fondasi Baru Penyaluran Bansos
Rapat koordinasi lintas lembaga yang dipimpin Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul pada 11 Mei 2026 menghasilkan keputusan penting.
Seluruh program Kementerian Sosial kini resmi menggunakan DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Rapat ini juga dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof. Arief Anshory Yusuf.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Selama ini penyaluran bansos kerap tersandung dua persoalan klasik yang sulit diatasi.
Pertama adalah inclusion error, yaitu bantuan yang justru diterima oleh pihak yang tidak berhak. Kedua adalah exclusion error, yaitu masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tapi tidak terdata sama sekali.
Dengan DTSEN yang terus diperbarui dan dipadukan dengan teknologi modern, pemerintah optimis kedua masalah itu bisa diminimalkan secara signifikan.
Baca Juga: Cek 470 Ribu KPM Baru Penerima Bansos Mei 2026, Begini Cara Lihat Lewat HP!
Uji Coba Banyuwangi Berhasil, Kini Direplikasi ke 42 Daerah
Sebelum diterapkan secara luas, sistem digitalisasi bansos berbasis DTSEN sudah lebih dulu diuji coba di Banyuwangi.
Hasilnya cukup menjanjikan sehingga pemerintah memutuskan untuk mereplikasi program ini ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dengan target penerapan nasional pada akhir tahun 2026.
Untuk memperkuat akurasi data, BPS juga menyiapkan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menggunakan teknologi mutakhir seperti geotagging, citra satelit, dan foto kondisi rumah.
Pendekatan berbasis teknologi ini diharapkan menghasilkan gambaran kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih valid dan komprehensif dibanding metode konvensional sebelumnya.
Bansos Berbasis AI: Bukan Lagi Sekadar Bagi-Bagi Uang
Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa transformasi digital bansos melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik dan teknologi AI bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga tentang mengubah cara pemerintah melayani masyarakat secara mendasar.
Pernyataan ini sejalan dengan visi yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Menurutnya, Program Pro-Kesra dirancang bukan sekadar untuk menyalurkan bantuan, tapi untuk mempercepat proses graduasi kemiskinan, membawa masyarakat keluar dari lingkaran ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi yang sesungguhnya.
Melalui program pemberdayaan usaha, masyarakat akan mendapatkan dukungan berupa peningkatan kapasitas usaha, akses ke pasar, akses pembiayaan, hingga peluang kemitraan bisnis.
Sementara dalam penguatan kapasitas kerja, penerima manfaat akan mendapat pelatihan, pendampingan, akses penyaluran kerja, dan kesempatan magang.
Baca Juga: 470 Ribu Penerima Baru Bansos PKH BPNT Tahap 2 Mei 2026, Ini Daftar Daerah dan Bank Penyalur
Layanan Publik yang Lebih Terintegrasi dan Mudah Diakses
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menambahkan bahwa transformasi ini juga menyentuh cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat.
Ke depan, layanan publik harus lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan, bukan terfragmentasi seperti yang selama ini terjadi.
Salah satu langkah strategis yang sedang dijalankan adalah pemutakhiran dan verifikasi data lintas sektor secara real time.
Dengan sistem ini, proses verifikasi dan autentikasi data akan berjalan lebih efisien, tidak berbelit-belit, dan bisa diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.
Pemerintah juga tengah menyinkronkan standar pelayanan lintas kementerian dan lembaga yang menangani program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha, agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara maksimal.
Baca Juga: Daftar Wilayah Mulai Cairkan Bansos PKH BPNT Tahap 2 Mei 2026, Cek Lengkap dengan Bank Penyalur
Siapa Sasaran Program Ini?
Program Pro-Kesra dan digitalisasi bansos berbasis AI ini menyasar masyarakat miskin serta kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga, lansia, korban bencana, dan penyandang disabilitas.
Implementasinya akan dilakukan bertahap melalui dua sistem utama yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM).
Dengan sinergi antara Kemensos, BPS, Bappenas, Kementerian PANRB, dan Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah menargetkan bahwa bansos ke depan tidak lagi hanya menjadi bantuan jangka pendek. Ia harus menjadi pintu masuk menuju kemandirian ekonomi dan teknologi adalah kuncinya.
Baca Juga: Update Saldo Bansos PKH BPNT Mei 2026 di Bank Mandiri, BNI, BSI Hari Ini
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil