JP Radar Kediri - Status bantuan sosial (bansos) program PKH BPNT tahap kedua tahun 2026 menunjukkan SI (Standing Instruction) di empat bank Himbara.
Untuk itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa melakukan pengecekan status di lama. SIKS-NG untuk Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri.
Pencairan tercepat kerap kali terjadi di wilayah Aceh dan Jambi melalui Bank BSI dan Bank Mandiri.
Sementara itu, sekitar 1 juta KPM baru dari program BLT Kesra masih dalam proses pembuatan kartu KKS.
Status bantuan sosial di sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nasional) telah mencapai kondisi SI (Standing Instruction) di semua bank penyalur Himbara.
Meskipun status sudah SI, saldo belum langsung masuk ke semua KKS secara bersamaan. Proses pencairan bersifat bertahap dan berjenjang, artinya tidak semua wilayah akan menerima dana dalam satu hari yang sama.
Bank BSI terbukti menjadi yang terdepan dengan pencairan sudah dimulai, terutama di wilayah Aceh di mana KPM sudah bisa melakukan transaksi dan penarikan bantuan.
Untuk wilayah lain seperti Jambi, Bank Mandiri juga sudah menunjukkan tanda-tanda pencairan mulai dimulai.
Sementara Bank BRI dan Bank BNI masih dalam fase menunggu aktivasi saldo di KKS masing-masing nasabah.
Sudah Munculnya Surat Pencairan Bansos
Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menerbitkan surat pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 alokasi April–Juni 2026 pada 6 Mei 2026.
Baca Juga: Update Pencairan Bansos PKH BPNT per 6 Mei 2026, Bank Ini Cair Lebih Dulu!
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (PSNK) tersebut, disebutkan bahwa bantuan PKH tahap 2 telah disalurkan melalui bank penyalur kepada 7.380.476 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari total sasaran sebanyak 10 juta KPM, masih terdapat sisa penerima yang belum mendapatkan pencairan dan kemungkinan akan disalurkan melalui Kantor Pos atau menunggu jadwal berikutnya.
Dalam surat tersebut, Kemensos meminta seluruh Dinas Sosial kabupaten/kota untuk segera menginformasikan kepada KPM agar segera melakukan transaksi atau pencairan dana.
Hal ini penting karena batas masa transaksi adalah 30 hari terhitung sejak dana dipindahbukukan ke rekening penerima.
Editor : Shinta Nurma Ababil