JP Radar Kediri – Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya video deretan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi hal tersebut, BGN memberikan klarifikasi resmi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengadaan kendaraan operasional tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan motor listrik ini bukanlah program mendadak.
Kendaraan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang diperuntukkan bagi mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).
Baca Juga: Bukan Sekadar Makan Gratis, Program MBG 2026 Diprediksi Setor Pajak hingga 5 Persen
Gunakan Skema RPATA, Dana Sisa Kembali ke Kas Negara
Dadan menjelaskan secara teknis bahwa meski dianggarkan pada 2025, realisasi keuangan baru tuntas pada 2026 melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai PMK 84 Tahun 2025.
Hingga batas waktu 20 Maret 2026, pihak penyedia berhasil merampungkan 21.801 unit dari target awal 25.644 unit. Dadan juga menepis kabar miring yang menyebut jumlah motor tersebut mencapai 70.000 unit.
“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” jelasnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan administrasi terhadap penggunaan uang negara.
Baca Juga: MBG Kelompok Rentan 3B Kembali Berjalan, Kader Pertanyakan Perubahan Mekanisme Pendistribusian
Produk Lokal dengan TKDN Tinggi
Menariknya, seluruh motor listrik tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri. Fasilitas manufakturnya berlokasi di Citeureup, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan,” tambah Dadan.
Saat ini, puluhan ribu motor listrik tersebut belum didistribusikan ke daerah-daerah. BGN masih melakukan proses administrasi pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) agar penggunaannya nanti tertib secara hukum.
Pendistribusian akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan operasional masing-masing wilayah di Indonesia.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil