Pergantian Kepemimpinan MUI: Tradisi Sejuk, Sistem Formatur, dan Arah Baru Organisasi
Jauhar Yohanis• Minggu, 23 November 2025 | 16:32 WIB
Munas MUI XI menetapkan kepengurusan baru 2025-2030
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memasuki fase penting. Kemarin, Sabtu (22/11/2025), dengan digelarnya pemilihan kepengurusan baru untuk masa khidmat 2025–2030.
Agenda ini menjadi puncak Musyawarah Nasional (Munas) XI yang berlangsung di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Timur.
Pada Munas itu akhirnya menetapkan KH Anwar Iskandar menjadi Ketua Umum MUI 2025-2030.
Tidak seperti dinamika panas yang kerap muncul pada pergantian kepemimpinan organisasi keagamaan atau ormas besar, transisi di MUI kembali berlangsung dalam suasana tertib dan teduh.
Agenda Munas dan Mekanisme Pemilihan
Rangkaian Munas dimulai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025 pada pukul 16.00 WIB.
Laporan ini disampaikan Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, bersama dua Wakil Ketua Umum yang mewakili Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yakni Marsudi Syuhud dan Anwar Abbas.
Setelah laporan disampaikan, agenda berlanjut dengan pengesahan tata tertib pemilihan ketua umum dan Dewan Pimpinan Pertimbangan untuk masa bakti lima tahun ke depan.
Tahap berikutnya adalah pengusulan dan penetapan tim formatur yang bertugas menentukan komposisi kepengurusan. Pengumuman resmi ketua umum baru dilakukan selepas salat Isya, sekitar pukul 21.00 WIB.
Estafet Kepemimpinan NU–Muhammadiyah
Sejak berdirinya pada masa pemerintahan Orde Baru, kursi Ketua Umum MUI secara historis diisi bergantian oleh tokoh NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia.
Beberapa fase kepemimpinan penting antara lain:
Buya Hamka sebagai ketua umum pertama
Kyai Syukri Ghozali dari NU pada Munas II
Hasan Basri dari Muhammadiyah
Ali Yafie dan Sahal Mahfudh dari NU
Din Syamsuddin sebagai representasi Muhammadiyah
KH Ma’ruf Amin melalui Munas IX tahun 2015
KH Miftachul Akhyar dari NU yang kemudian mengundurkan diri diganti KH Anwar Iskandar
KH Anwar Iskandar 2025 - 2030
Pola estafet ini mencerminkan keseimbangan representasi dua organisasi besar tanpa menutup keterlibatan ormas Islam lain seperti Persis, Nahdlatul Wathan, dan organisasi masyarakat Islam daerah.
Pemilihan Tanpa Gesekan
Ketua Steering Committee Munas XI, Masduki Baidlowi, menegaskan perbedaan proses transisi kepemimpinan MUI dibanding organisasi Islam lain.
Menurutnya, sistem formatur yang diterapkan membuat pemilihan berlangsung dingin, tanpa konflik, dan minim kompetisi terbuka.
Masduki menyamakan metode ini dengan sistem ahlul halli wal aqdi—model permusyawaratan pemimpin yang digunakan para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Menurutnya, mekanisme ini menjamin suasana teduh dalam memilih sosok yang dianggap paling tepat menakhodai lembaga ulama dalam periode lima tahun ke depan.
“Dengan sistem ini, pemilihan menjadi lebih adem, lebih teduh, karena ditentukan melalui musyawarah mufakat,” jelasnya.
Representasi Umat, Namun Tetap Inklusif
Walaupun NU dan Muhammadiyah menjadi penentu utama dalam pemilihan ketua umum, Masduki menegaskan bahwa ormas lain tetap dilibatkan.
Hanya saja, bentuk keterlibatannya lebih banyak tercermin dalam posisi komisi, badan, dan lembaga (KBL) yang menjadi roda operasional MUI.
Ia menyebut bahwa yang lebih mungkin berubah dibanding posisi ketua umum adalah komposisi KBL, sebagai bentuk perluasan representasi ormas yang belum terakomodasi.
Dari “Pelat Merah” ke Organisasi Independen
Salah satu perkembangan penting yang disorot adalah transformasi identitas MUI. Masduki mengakui bahwa ketika dibentuk pada masa Orde Baru, MUI berfungsi sebagai perpanjangan dari kebijakan pemerintah.
Namun, seiring reformasi, lembaga ini berkembang menjadi institusi independen yang memberi panduan moral kepada negara, bukan sekadar menyuarakan program pemerintah.
Transformasi ini terlihat dari:
meningkatnya ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah
penegasan posisi MUI sebagai penasehat moral kebangsaan
fokus pelayanan umat yang meluas hingga isu ekonomi, lingkungan, etika, dan hubungan internasional
Contoh terbaru dari sikap afirmatif MUI adalah dorongan agar pemerintah mengevaluasi produk ekonomi yang terafiliasi ke Israel, terutama terkait genosida di Gaza.
MUI menyerukan kebijakan nyata, bukan hanya kampanye emosional sesaat.
Penjaga Stabilitas Sosial Keagamaan
Di tengah meningkatnya polarisasi politik dan identitas, MUI memiliki peran strategis sebagai peredam tensi sosial. Kehadiran tokoh nasional, mantan wakil presiden, menteri, dan ulama lintas ormas pada Munas XI menunjukkan bobot ekspektasi terhadap lembaga ini.
Stabilitas internal MUI dinilai berkaitan erat dengan:
