JP Radar Kediri - Dibukanya kembali CPNS tahun depan di 2026 tentu menjadi impian banyak orang. Terkait hal ini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, kemarin (19/11) mengatakan belum bisa memastikan meskipun tahun ini sama sekali tidak ada penerimaan.
Menurutnya, BKN saat ini sedang menunggu permintaan formasi dari Kementerian, Provinsi, hingga Kabupaten Kota.
“Kami kan tidak bisa memberi formasi kalau tidak diminta. Tapi kalau nggak ada yang minta formasi, ya tidak dibuka, berarti kebutuhannya belum ada. Kami realistis saja,” katanya dikutip dari Jawapos.
Lantas, bagaimana dengan penerimaan PPPK atau CPNS?
Ia menyebut selalu ada peluang untuk PPPK terutama untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan dengan kualifikasi tinggi.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin mempercepat reformasi birokrasi aparatur sipil negara (ASN). Dari yang sebelumnya administratif menjadi substantif sehingga benar-benar berdampak kepada masyarakat.
Terkait itu, Zudan juga belum bisa memastikannya, "karena PPPK yang minta juga ada. Misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu dan dia dibutuhkan level tinggi, itu hanya bisa untuk PPPK. Untuk menjadi dirjen misalnya, itu harus PPPK. Kalau CPNS baru kan dia diangkat, golongannya rendah gitu," terangnya.
Menurutnya, reformasi sangat penting melihat besarnya anggaran yang dieksekusi ASN. Baik oleh PNS maupun PPPK.
“Kurang lebih Rp 3600 triliun APBN kita, kemudian APBD sebesar Rp 1.350 triliun. Angka yang besar itu semuanya dieksekusi oleh para ASN. Nah, ini yang hari ini kami rakorkan,” terang Zudan.
Dengan begitu, eksekusi APBN dan APBD yang jumlahnya ribuan triliun ini bisa tepat sasaran. Nah itu, lanjutnya, membutuhkan strategi, membutuhkan kompetensi, serta membutuhkan dukungan dari para pihak.
Menurutnya, reformasi birokrasi itu juga dilakukan untuk mencapai Asta Cita. Ada beberapa inovasi yang disiapkan dalam mencapai Asta Cita tersebut. Pertama, Layanan Otomatis yang real time dengan sistem otomatis.
“Selesai diajukan langsung notifikasi persetujuan atau penolakannya diberikan. Sudah ada tujuh layanan yang berupa notifikasi itu. Sementara Layanan yang lain kita buat maksimal lima hari. Jadi kalau hari keenam belum dijawab, otomatis permohonan itu disetujui, untuk promosi, mutasi, dan demosi,” imbuhnya.
Baca Juga: Gaji Pensiunan PNS Desember 2025, Nominal Resmi Golongan I-IV Oleh Taspen
Selain inovasi itu, BKN juga tengah menyiapkan Satu Data ASN. Yakni, satu basis data nasional yang menjadi rujukan pengambilan keputusan kepegawaian. Melalui sistem itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota cukup menggunakan platform BKN tanpa perlu membangun server dan sistem sendiri.
“Kami akan segera launching. Jadi, provinsi, kabupaten, kota tidak perlu beli server, beli storage, buat sistem, tidak perlu. Gunakan sistem yang sudah dibangun BKN. Sehingga kita secara nasional sistem sama, produk sama, data sama,” jelasnya.
Selain itu, Zudan juga buka suara terkait Single Salary. Menurutnya, rencana itu tengah pembahasan lintas Kementerian.
Terkait rencana penerapan skema single salary bagi ASN tahun depan, Zudan menyebut pembahasan terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB. “Kita berharap tahun depan bisa diterapkan, tetapi membutuhkan persiapan matang dan harus diputuskan bersama,” ujarnya.
Sementara terkait peluang PPPK Beralih ke PNS, Zudan menegaskan aturan yang berlaku saat ini mewajibkan seleksi atau tes. Ada tidaknya perubahan, tergantung revisi UU ASN.
“Kebijakan yang ada saat ini, kalau PPPK akan berpindah ke PNS, ketentuannya harus tes. Kami belum tahu nanti di DPR, direvisi undang-undang ASN yang baru, akan ada perubahan kebijakan atau tidak,” jelasnya.
Editor : Shinta Nurma Ababil