Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia meningkatkan standar persiapan transportasi udara menjelang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.

Langkah ini menandai pergeseran pendekatan dari reaktif menjadi proaktif, dengan memastikan seluruh aspek operasional penerbangan tersusun lebih awal, terukur, dan berbasis evaluasi teknis.

Melalui kebijakan seleksi maskapai yang diumumkan sejak November 2025, pemerintah menegaskan pentingnya stabilitas armada, kepastian slot penerbangan, dan sinkronisasi layanan lintas negara.

Dua maskapai ditetapkan sebagai penyedia layanan utama: Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Garuda melayani 277 kloter yang mencakup sejumlah embarkasi besar seperti Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Yogyakarta, hingga Makassar dan Lombok.

Sementara Saudia Airlines membawa 248 kloter dari embarkasi Batam, Palembang, Lampung, Kertajati, hingga Surabaya yang menjadi kloter terbesar. Total 204.366 jemaah dan petugas dipastikan mendapat layanan udara yang telah melalui evaluasi ketat.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya penyampaian usulan jadwal penerbangan kepada Otoritas Penerbangan Arab Saudi secara lebih awal. Penyelarasan ini krusial mengingat masa tinggal jemaah yang rata-rata hanya 38–40 hari.

Pengaturan rute, ketersediaan minimum guarantee hours, hingga pembatasan penambahan armada baru harus ditata dengan baik agar tidak terjadi benturan jadwal yang berpotensi mengganggu kesiapan operasional.

Transportasi udara menjadi tulang punggung keberangkatan dan pemulangan jemaah. Oleh karena itu, pendekatan baru yang lebih sistematis dianggap mampu menjaga efisiensi layanan sekaligus memberikan kepastian kepada jemaah. Pemerintah bertekad memastikan seluruh keberangkatan berlangsung dalam batas waktu operasional haji yang telah ditetapkan Arab Saudi.

Makkah Road: Layanan Imigrasi Sebelum Keberangkatan

Langkah besar lainnya adalah perluasan layanan Makkah Road, program imigrasi pra-keberangkatan dari pemerintah Arab Saudi.

Makassar akan menjadi embarkasi baru yang dilayani program ini setelah sebelumnya hanya berlaku di Jakarta, Solo, dan Surabaya.

Pada 2025, Makkah Road terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan lebih dari 122.000 jemaah, dan penerapan di Makassar pada 2026 diharapkan memperluas manfaat efisiensi tersebut.

Dengan penetapan maskapai lebih awal, penyelarasan slot penerbangan, dan integrasi prosedur imigrasi yang lebih modern, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji yang lebih tertata dan minim hambatan.

Transportasi udara bukan lagi sekadar moda pengantar menuju Tanah Suci, melainkan bagian integral dari sistem layanan yang menentukan kenyamanan dan keamanan ibadah jemaah. Tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi besar-besaran untuk memastikan seluruh rantai layanan terhubung dan berjalan mulus sesuai rencana. (*)

Baca Juga: Pelayanan Haji Disorot: Dari Fatwa Dam hingga Embarkasi Dhoho Kediri

Baca Juga: Update Haji Kota Kediri, Kemenag Sinkronisasi Pemerataan Masa Tunggu 26 Tahun

Editor : Jauhar Yohanis