JP Radar Kediri-Statemen Menteri Keuangan Purbaya tentang lambatnya penyerapan anggaran daerah kembali menjadi perhatian khusus pimpinan daerah. Seperti disampaikan saat zoom pimpinan daerah dengan Menteri Dalam Negeri 20 Oktober 2025 lalu, hingga triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja pemerintah daerah tercatat belum maksimal, menyebabkan dana daerah senilai sekitar Rp234 triliun mengendap di bank.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution menjelaskan bahwa Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) saat ini hanya satu, yakni di Bank Sumut, dengan saldo sekitar Rp9 miliar. “Kalau ada data lain yang menunjukkan angka Rp3,1 triliun, akan kami cek kembali, apakah ada salah input atau perbedaan pencatatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlambatan penyerapan anggaran sebagian disebabkan oleh proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri yang belum tuntas. Beberapa kegiatan masih tertahan karena dokumen anggaran belum selesai diverifikasi.
Meski begitu, pemerintah daerah menegaskan tidak ada persoalan serius dalam realisasi APBD. Ia meminta para pelaksana kegiatan segera mengajukan pencairan setelah pekerjaan selesai, agar dana tidak menumpuk hingga akhir tahun. “Kadang pelaksana sengaja menunda pencairan sampai akhir tahun. Kami dorong agar segera diselesaikan dan dicairkan,” katanya.
Target realisasi belanja daerah tahun ini dipatok mencapai 90 persen dari total APBD setelah perubahan. Namun, hingga saat ini, capaian tersebut masih jauh dari harapan. Pemerintah pusat menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan uang, melainkan pada kecepatan eksekusi program dan efisiensi birokrasi di daerah.
Jika tren lambat ini berlanjut, dana besar yang mengendap di perbankan berpotensi menghambat perputaran ekonomi daerah—sementara masyarakat menunggu realisasi program pembangunan yang dijanjikan.(*)
Editor : Jauhar Yohanis