Pemerintah pusat kembali menyoroti lambannya perputaran uang daerah yang dinilai ikut menahan laju ekonomi nasional. Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan dana kas mengendap terlalu lama di bank.
“Uang daerah jangan dibiarkan tidur. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” ujar Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah. Ia menilai, perlambatan eksekusi belanja terlihat di hampir semua pos, mulai dari belanja modal yang turun lebih dari 31 persen, belanja barang dan jasa turun 10,5 persen, hingga belanja lainnya merosot 27,5 persen.
Purbaya juga menyoroti kebiasaan sejumlah pemerintah daerah menempatkan dananya di bank-bank besar di Jakarta, seperti Bank DKI, alih-alih di bank pembangunan daerah (BPD). Menurutnya, praktik tersebut membuat uang daerah tidak berputar di wilayah masing-masing dan melemahkan likuiditas bank lokal. “Kalau uangnya terus dipisah ke pusat, bank daerah juga tidak bisa bernapas,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara catatan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia terkait dana kas daerah. Pemerintah pusat, kata dia, akan menelusuri perbedaan data tersebut sekaligus memeriksa dana deposito kementerian dan lembaga di bank komersial yang nilainya mencapai Rp230 triliun. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan kas pemerintah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim telah berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah keterbatasan dana. Tahun ini, belanja modal pembangunan daerah disebut meningkat hampir 1000 persen dibandingkan tahun lalu, meskipun total anggaran justru turun dari Rp7 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyati, menyebut lonjakan itu merupakan hasil dari strategi efisiensi yang terukur. “Sebagai contoh, alokasi pembangunan jalan yang tahun lalu hanya sekitar Rp400 miliar, kini meningkat menjadi Rp3,5 hingga Rp4 triliun,” ujarnya dalam Kemendagri, Rabu (22/10).
Ia menegaskan bahwa seluruh kas daerah Jabar tersimpan di Bank BJB dan terpantau setiap hari melalui sistem Kementerian Dalam Negeri. “Tidak ada uang daerah yang disimpan di bank lain,” katanya, menanggapi isu dana mengendap.
Pemerintah provinsi juga tengah melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Bank Indonesia untuk memastikan akurasi laporan. Pejabat yang terbukti menyembunyikan dana atau menyalahi prosedur akan diberhentikan.
Menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar menerapkan kebijakan penghematan. Belanja barang dan jasa, termasuk perjalanan dinas, dipangkas hingga 80 persen. Pembayaran listrik dan air dikurangi separuh dari anggaran sebelumnya. Namun, anggaran untuk pelayanan publik justru dinaikkan dua kali lipat.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan di Jawa Barat tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan masyarakat.
Editor : Jauhar Yohanis