JP Radar Kediri - Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diingatkan agar lebih teliti dalam memenuhi dua kewajiban penting yang berkaitan dengan administrasi pensiun. Pasalnya, jika diabaikan, pembayaran gaji pensiun bisa dihentikan sementaraoleh lembaga penyalur seperti PT Taspen (Persero).
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembayaran pensiun bagi ASN, pejabat negara, dan penerima hak lainnya. Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa Taspen berhak menangguhkan pembayaran pensiun apabila terdapat ketidaksesuaian atau kelalaian dalam kewajiban administratif penerima manfaat.
Setidaknya, ada dua hal utama yang wajib diperhatikan pensiunan agar hak pensiunnya tidak terhenti sementara.
Baca Juga: Menpan RB Angkat Suara Soal Rapel Gaji ASN November 2025, Ini Faktanya!
Pertama, pembaruan data pribadi dan status hidup. Pensiunan wajib memastikan seluruh data yang tersimpan di Taspen seperti alamat, status pernikahan, dan rekening bank tetap akurat dan diperbarui secara berkala. Ketika data tidak sesuai, sistem verifikasi Taspen dapat menolak proses pencairan sementara waktu.
Kedua, kewajiban melapor secara rutin. Setiap pensiunan diwajibkan melakukan pelaporan berkala untuk memastikan bahwa mereka masih memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Jika laporan ini tidak dilakukan sesuai jadwal, pembayaran dapat ditangguhkan hingga kewajiban tersebut dipenuhi kembali.
“Penting bagi para pensiunan untuk aktif memperbarui data dan melapor secara berkala. Langkah ini untuk memastikan dana pensiun tersalurkan tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan,” ujar perwakilan Taspen dalam keterangan resminya.
Baca Juga: PNS Auto Full Senyum! Pemerintah Naikkan Gaji 12 Persen, Rapel Dua Bulan Langsung Dibayar November
Taspen menegaskan bahwa penghentian pembayaran bersifat sementara, bukan pencabutan hak. Setelah pensiunan memenuhi kewajiban administrasi yang tertunda, maka pencairan dana akan segera diproses kembali tanpa menghapus hak pembayaran bulan-bulan sebelumnya.
“Tujuan dari aturan ini bukan untuk mengurangi hak pensiunan, melainkan menjaga akurasi data penerima manfaat agar sistem tetap transparan dan akuntabel,” jelas pihak Taspen.
Pemerintah juga mengingatkan agar para pensiunan PNS tidak menunda-nunda kewajiban administratif yang diwajibkan. Dengan melakukan pembaruan data dan pelaporan tepat waktu, hak pensiun akan tetap aman dan lancar diterima setiap bulan.
Selain itu, pemutakhiran data juga membantu mencegah kasus pembayaran ganda atau salah sasaran, yang sering kali menjadi temuan dalam audit dana pensiun ASN.
Baca Juga: Gaji PNS Naik 2025 Sesuai PP Baru? Ini Bocoran Skema Resmi untuk PNS, TNI, Polri, dan Guru!
Bagi pensiunan PNS, dua hal penting ini harus diingat agar gaji pensiun tidak terhenti:
- Perbarui data pribadi dan status secara rutin.
- Lakukan kewajiban pelaporan berkala sesuai jadwal Taspen.
Kelalaian terhadap dua hal tersebut bisa berujung pada penundaan sementara pencairan pensiun, hingga syarat administrasi terpenuhi kembali.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira