JP Radar Kediri- Pemerintah kembali menyoroti persoalan subsidi energi yang kian membengkak dari tahun ke tahun. Penyebab utama adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM, khususnya solar dan diesel, yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.
Di depan Komisi XI DPR RI, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, meski subsidi terus dikucurkan, pembangunan kilang minyak baru tidak pernah terealisasi. Padahal sejak 2018 Pertamina sempat berjanji akan membangun tujuh kilang dalam kurun lima tahun. Hingga kini, tak satu pun proyek berjalan. “Pertamina ini terkesan malas-malasan. DPR harus ikut mengawasi agar proyek tidak mangkrak,” ujarnya (30/9).
Pemerintah bahkan pernah menawarkan kerja sama dengan investor asing, termasuk dari Cina, dengan skema bangun kelola serah selama 30 tahun. Namun, tawaran itu ditolak Pertamina dengan alasan sudah kelebihan kapasitas. Faktanya, tak satu pun kilang baru jadi dibangun, demikian kata Purbaya.
Menurutnya, keberadaan kilang sangat krusial untuk mengurangi impor energi sekaligus menekan beban subsidi. Tanpa langkah nyata, subsidi akan terus membengkak dan membebani APBN.
Meski begitu, ia menilai subsidi masih dibutuhkan karena pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat. Masyarakat bawah akan kesulitan menghadapi harga energi sesuai pasar tanpa bantuan pemerintah. “Kuncinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Saya sepakat dengan target Presiden Prabowo yang menargetkan 8 persen. Berat, tapi harus diupayakan,” tegasnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah teknis agar subsidi lebih tepat sasaran. Data penerima akan diintegrasikan dengan sistem terpadu (DTKS/DTSEN) yang sudah dipakai Kementerian Sosial, namun hingga kini belum dimanfaatkan oleh Kementerian ESDM.
Tahun ini, APBN mengalokasikan Rp901 triliun untuk subsidi energi, kompensasi, bansos, dan program makan bergizi gratis (MBG). Rinciannya, Rp429,4 triliun untuk subsidi energi, Rp137,5 triliun untuk bansos, serta Rp335 triliun untuk MBG.
Ia menegaskan, seluruh skema subsidi dan bansos berfungsi sebagai shock absorber fiskal. “Saat ekonomi melambat, subsidi diperkuat. Tapi ketika ekonomi tumbuh cepat, stimulus dikurangi. Intinya agar rakyat tetap terlindungi, terutama kelompok menengah bawah,” katanya.
Komisi XI DPR menyatakan siap mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan Pertamina sekaligus memastikan alokasi subsidi tepat sasaran.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap beban impor energi dapat ditekan, subsidi lebih efektif, dan kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat.
Editor : Jauhar Yohanis