JP Radar Kediri - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menyampaikan perkembangan terbaru soal rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Ia menegaskan, hingga kini belum semua instansi pemerintah melaporkan kebutuhan formasi mereka.
Menurut Rini, keputusan pembukaan CPNS 2026 masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam hal menghitung alokasi kebutuhan pegawai negeri sipil untuk lima tahun mendatang.
“Kita lihat dulu, karena ini pengadaannya berbasis rencana 5 tahunan. Belum ada arahan dari Bapak Presiden,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Perum Peruri, Jakarta, Rabu (10/9).
Ia menjelaskan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan kepegawaian lima tahunan, baik pusat maupun daerah. Dari sana, usulan kebutuhan CPNS diajukan ke Kemenpan RB.
“Instansi masing-masing harus hitung kebutuhan mereka. Kemenpan hanya memberikan formasi,” jelasnya.
Baca Juga: Terobosan Baru Menkeu Purbaya! CPNS 2026 Siap Dibuka, Ini Bocoran Gajinya
Namun, hingga kini belum semua instansi menyetor laporan. Ada yang sudah mengusulkan, ada juga yang belum. Faktor keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu kendala.
CPNS 2025 Juga Belum Pasti
Selain CPNS 2026, Rini juga menyinggung soal CPNS 2025. Hingga saat ini, belum ada instruksi dari Presiden Prabowo mengenai jadwal seleksi. Hal itu disebabkan karena proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 masih berlangsung.
“Kita masih fokus menyelesaikan yang kemarin. PPPK saja belum selesai, jumlah formasinya sangat besar,” jelas Rini.
Formasi Terbesar Sepanjang Sejarah
Rini menambahkan, rekrutmen PPPK 2024 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Prosesnya sudah dimulai sejak akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo dan masih terus berjalan hingga kini.
Baca Juga: BKN Pastikan CPNS 2026 Resmi Dibuka, Ini Bocoran Jadwal dan Formasi Favorit
“Instansi masing-masing juga sedang menyelesaikan. BKN juga, karena terlalu banyak, jadi butuh waktu,” kata Rini.
Ia berharap seluruh instansi bisa berkoordinasi dengan baik agar proses pengangkatan PPPK segera rampung. Dengan begitu, pemerintah dapat lebih fokus menyiapkan seleksi CPNS di periode berikutnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira