JP Radar Kediri - Baru beberapa hari menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyiapkan langkah besar. Ia memastikan akan merombak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang sebelumnya disusun Sri Mulyani Indrawati.
Salah satu fokus utama Purbaya adalah anggaran transfer ke daerah (TKD). Rencana ini muncul setelah banyak kepala daerah menolak pemangkasan TKD dalam RAPBN 2026 dari Rp864 triliun menjadi Rp650 triliun.
“Kami sudah bicara dengan Komisi XI DPR. Tinggal menunggu keputusan Banggar, setelah itu detailnya akan diumumkan,” kata Purbaya saat memberi keynote speech di acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (11/9).
Baca Juga: Berapa Gaji Pensiunan PNS Usai Menkeu Purbaya Ganti Sri Mulyani? Ini Rincian Terbaru per Golongan
Menurut Purbaya, pemangkasan TKD selama ini membuat sejumlah daerah terpaksa menaikkan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis. “Karena itu perlu ada pelonggaran agar pemda bisa kembali bernapas,” tambahnya.
Belum Tentukan Angka, Pastikan Naik
Meski belum menyebutkan besaran kenaikan TKD, Purbaya menegaskan anggaran itu pasti ditingkatkan. Ia berharap langkah ini bisa meredam keresahan kepala daerah sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi di daerah.
Ia juga membuka peluang perubahan postur RAPBN 2026, termasuk soal target defisit. “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumkan. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya.
Meski begitu, Purbaya menegaskan komitmennya menjaga rasio utang tetap di kisaran 39 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita tetap pegang prinsip kehati-hatian fiskal,” tegasnya.
Warisan Sri Mulyani
Seperti diketahui, Sri Mulyani sebelumnya sudah menyepakati postur RAPBN 2026 bersama Komisi XI DPR. Saat itu, defisit dipatok 2,48 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook APBN 2025 sebesar 2,78 persen.
Baca Juga: Setelah Anaknya Bikin Heboh, Kini Giliran Akun IG Menkeu Purbaya Ikut Hilang! Ada Apa?
Detail RAPBN 2026 yang disusun Sri Mulyani antara lain:
-
Pendapatan negara Rp3.147,7 triliun
-
Pajak: Rp2.357,7 triliun
-
Bea dan cukai: Rp334,3 triliun
-
PNBP: Rp455 triliun
-
-
Belanja negara Rp3.786,5 triliun
-
Belanja pemerintah pusat: Rp3.136,5 triliun
-
Transfer ke daerah (TKD): Rp650 triliun
-
-
Defisit Rp638,8 triliun (2,48% terhadap PDB)
Asumsi dasar makro 2026: pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, harga minyak mentah US$70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu setara minyak per hari.
Sasaran pembangunan mencakup pengangguran 4,44–4,96 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,05 persen, serta gini ratio 0,377–0,380.
Dengan berbagai penyesuaian, Purbaya ingin agar RAPBN 2026 lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. “Kalau daerah tenang, pembangunan bisa berjalan lebih baik,” ucap mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira