JP Radar Kediri - Kabar pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 belum bisa dipastikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menegaskan, keputusan tetap menunggu arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kita masih hitung lagi kebutuhan, karena seleksi CPNS dilakukan per lima tahun. Tahun 2024 kan sudah ada,” kata Rini di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).
Saat ini, Kemenpan-RB masih mengkaji kebutuhan pegawai sesuai usulan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Ada instansi yang sudah mengajukan tambahan pegawai, ada pula yang belum karena keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Begini Cara Isi DRH PPPK Paruh Waktu 2025, Deadline 15 September! Honorer yang Lolos Wajib Tahu
Rini menekankan, seluruh gaji PNS ditanggung instansi masing-masing, bukan pemerintah pusat. Tugas Kemenpan-RB hanya menyiapkan formasi dan proses seleksi jika memang dibutuhkan.
“Alokasi CPNS biasanya dari instansi. Mereka sudah punya perencanaan kepegawaian lima tahunan. Kami hanya memberikan formasi,” jelasnya.
Di luar soal CPNS, Rini juga menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran.
Ia mengaku mendapat laporan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) justru ikut menerima bansos yang seharusnya untuk masyarakat miskin.
“Saya dapat data katanya banyak ASN yang dapat bantuan kemiskinan. Ada datanya, tapi saya belum lihat berapa orang,” ungkapnya.
Baca Juga: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2025 Resmi Dibuka, Honorer Harus Gercep Sebelum 15 September!
Menurut Rini, persoalan utama terletak pada data antar lembaga yang tidak terintegrasi.
Akibatnya, satu orang bisa menerima beberapa jenis bantuan sekaligus. “Banyak sekali program kemiskinan tidak sampai ke masyarakat. Uang justru habis untuk rapat dan konsinyering, bukan membangun sistem agar bansos tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menutup dengan mengingatkan pesan Presiden Prabowo, setiap rupiah dari APBN harus memberikan dampak nyata. “Percuma anggaran triliunan kalau tidak dirasakan rakyat,” tandasnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira