JP Radar Kediri - Tepat hari ini, Jumat, 5 September 2025 jadi deadline yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai langkah pemerintah mengabulkan tuntutan yang diajukan.
Aksi massa bertajuk #SelamatkanIndonesia lagi-lagi akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
Gerakan ini menuntut pemenuhan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” yang telah digaungkan sejak demonstrasi 25–31 Agustus 2025 lalu.
Aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini menuntut gerakan lahir dari keresahan rakyat yang nyata, bukan sekadar hasrat turun ke jalan.
Demo #SelamatkanIndonesia menuntut pemerintah dan DPR memenuhi 17 poin tuntutan mendesak serta delapan agenda reformasi.
Isu ini diangkat mencakup penegakan HAM, transparansi anggaran DPR, reformasi TNI-Polri, perlindungan buruh, hingga penolakan praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, dan militerisasi kampus.
Untuk menjaga aksi demonstrasi hari ini, ratusan personel gabungan Polri dan TNI disiagakan di kawasan Senayan.
Rekayasa lalu lintas juga mulai diberlakukan seperti jalan Tentara Pelajar diarahkan mencari jalur alternatif sejak Jumat siang.
17 Tuntutan yang Diminta Dipenuhi
Rincian 17 Tuntutan Mendesak Tuntutan yang ditargetkan dapat dipenuhi hingga 5 September 2025 ini terbagi sesuai lembaga negara:
Untuk Presiden Prabowo
-Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
-Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28–30 Agustus.
Untuk DPR
-Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
-Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
-Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota DPR yang bermasalah (termasuk melalui KPK).
Untuk Ketua Umum Partai Politik
-Pecat atau jatuhkan sanski tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
-Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil
Untuk Polri
-Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
-Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
-Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM
Untuk TNI
-Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
-Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
-Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
-Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia
-Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
-Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil