JP Radar Kediri – Tepat hari ini, Senin (25/8) ribuan aparat gabungan siap mengamankan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut telah mengerahkan sebanyak 1.250 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI diturunkan di lokasi aksi.
"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," ujar Susatyo, Senin (25/8) dikutip dari Jawapos.
Susatyo mengatakan, seluruh perwira telah mengikuti Tactical Wall Game (TWG) dan apel gabungan pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi soal peta kerawanan dan strategi pengamanan yang humanis.
Baca Juga: Kalender Jawa Weton Hari Ini Senin 25 Agustus 2025, Rezeki, Watak, Karir, Asmara
Susatyo juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
"Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan," imbuhnya.
Hingga kini, kondisi di sekitar DPR terpantau aman dan terkendali. Sejumlah massa aksi terlihat sudah mulai mendatangi depan gedung DPR.
Polisi juga meminta massa aksi tetap menjaga ketertiban. Aksi dilarang merusak fasilitas umum, membakar ban, atau menutup akses jalan.
"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," tambahnya.
Baca Juga: Empat Otak dan Empat Penculik Diringkus, Eksekutor Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih Masih Buron
Diketahui, salah satu akun mahasiswa, @serikatmahasiswa_bogorraya, mengajak masyarakat turun ke jalan untuk menolak kebijakan DPR, terutama soal kenaikan tunjangan perumahan yang dianggap fantastis di tengah kondisi ekonomi rakyat.
Meski demikian, hingga kini belum jelas siapa penggagas resmi maupun kelompok yang bertanggung jawab atas 25 Agustus demo tersebut.
Pasalnya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Partai Buruh sebelumnya mengklaim bahwa aksi demo buruh menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minumum 10 persen akan dilakukan pada Kamis (28/8), bukan Senin (25/8).
Tokoh perburuhan Jumhur Hidayat menegaskan bahwa aksi tanpa struktur jelas berpotensi ditunggangi elit politik. Ia bahkan melarang anggota Konferderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ikut serta.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa tuntutannya, saya melarang semua anggota KSPSI ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 24 Agustus 2025.
Menurut mantan kepala BNP2TKI tersebut, demo tanpa arah bisa berujung pada kericuhan yang justru merugikan masyarakat.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil