Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

Bupati KSB Pilih Inovasi Fiskal Hadapi Pengalihan TKD, Sri Mulyani: Anggaran Tetap Dinikmati Masyarakat

Redaksi Radar Kediri • Senin, 25 Agustus 2025 | 17:05 WIB
Photo
Photo

JP Radar Kediri - Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menegaskan, pengalihan sebagian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola fiskal.


Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran ini tidak boleh menghambat pembangunan di Sumbawa Barat, melainkan harus menjadi peluang memperkuat kemandirian fiskal daerah.


Amar menjelaskan, strategi yang disiapkan Pemkab Sumbawa Barat antara lain, memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam bentuk deposito perbankan, serta penempatan pembiayaan di BUMD untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui bunga dan dividen.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan lewat pajak, retribusi, dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

INFORMASI PENDAFTARAN KOMPETISI KOMPETENSI AKADEMIK 2025

Apa itu kompetisi kempetensi akademik? Baca di sini

Daftar di link berikut: https://rkomnibus.com/

Contac person: 0813-3563-2111 (heri)
Ia menilai, pengalihan sebagian TKD ke program prioritas pusat tetap memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih, menurutnya, hadir sebagai bukti nyata kehadiran negara di daerah.


“Kalau kita lihat asas manfaatnya, daerah tetap yang mendapat manfaat. Bedanya hanya pintu salurannya, kini lebih banyak lewat kementerian dan lembaga,” jelas Amar.


Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai, strategi inovatif seperti yang dilakukan Bupati Sumbawa Barat dapat menjadi contoh.


Bakir juga menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan agar masyarakat tetap percaya pada pemerintah daerah.


Adapun dalam Rancangan APBN 2026, alokasi TKD hanya Rp650 triliun, turun 29,34% dari Rp919,9 triliun di APBN 2025.


Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Kamis (21/8/2025) menjelaskan, ini merupakan bagian dari pengalihan anggaran untuk memperbesar belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diarahkan langsung kepada masyarakat.


Menurutnya, langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kehadiran negara semakin dirasakan rakyat melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, koperasi Merah Putih, hingga program strategis nasional lainnya.

Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.

Editor : Anwar Bahar Basalamah
#masyarakat #Bupati Sumbawa #Inovasi #Hadapi #menegaskan