JP Radar Kediri - Suasana rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Kamis (21/8/2025) mendadak panas.
Bukan karena data produksi padi yang diperdebatkan, melainkan karena ucapan kontroversial Amran yang membandingkan harga beras Indonesia dengan Jepang.
Awalnya, Amran memaparkan bahwa produksi padi nasional 2025 diprediksi mencapai 28,24 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 12,76 persen dibanding tahun lalu yang hanya 25,04 juta ton.
Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat diperkirakan 23,38 juta ton, sehingga ada potensi surplus 4,86 juta ton.
Namun, saat menyinggung soal harga beras yang belakangan melambung, Amran menyampaikan kalimat yang membuat anggota DPR kaget.
“Sekarang ini baru naik sedikit saja sudah ramai. Jepang saja harga berasnya Rp100 ribu per kilo, Bu Ketua,” ucap Amran.
Ucapan itu langsung ditanggapi keras oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Dengan nada tinggi, Titiek menilai perbandingan tersebut tidak masuk akal dan menyesatkan.
“Pak Menteri, jangan membandingkan dengan Jepang. Pendapatan mereka sangat tinggi, masyarakatnya mampu membeli. Sementara di Indonesia, sedikit saja harga beras naik sudah bikin rakyat menjerit,” tegas Titiek.
Menurut putri Presiden RI ke-2, Soeharto, perbandingan itu justru menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat kecil.
Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya fokus mencari solusi untuk menekan harga beras agar tetap terjangkau.
Amran mencoba menjelaskan kembali bahwa pemerintah tengah berupaya menjaga harga di tingkat petani dan konsumen.
Ia menyebut harga gabah kini di kisaran Rp6.500 per kilogram, sementara produksi yang surplus diharapkan bisa menekan harga.
“Kita optimis, pasokan aman. Surplus produksi membuktikan Indonesia tidak dalam kondisi darurat beras,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan soal Jepang itu sudah terlanjur menuai kritik di luar rapat. Di media sosial, banyak warganet yang menilai ucapan Amran justru menyakiti hati masyarakat yang sedang kesulitan membeli beras dengan harga yang kian melambung.
Tak sedikit pula yang mendukung teguran Titiek Soeharto. Menurut mereka, komentar Amran menunjukkan bahwa elite pemerintah kerap abai terhadap realita kehidupan masyarakat bawah.
Rapat kerja itu pun meninggalkan catatan penting: harga beras bukan sekadar angka statistik atau perbandingan antarnegara, melainkan soal keberlangsungan hidup jutaan rakyat Indonesia.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah. Apakah surplus produksi benar-benar mampu menurunkan harga beras, atau justru masyarakat harus tetap berjibaku menghadapi mahalnya harga pangan pokok?
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira