JP Radar Kediri - Langkah politik Bupati Pati, Sudewo, kian tersudut. Setelah gelombang protes besar-besaran akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, kini namanya kembali mencuat dalam dugaan kasus korupsi bernilai miliaran rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Sudewo terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2022–2024.
Ia disebut-sebut menerima aliran dana proyek tersebut ketika masih menjabat sebagai anggota DPR.
“Benar, saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga menerima komitmen fee proyek pembangunan jalur kereta,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).
Menurutnya, tim penyidik akan mendalami informasi tersebut dan melakukan pemanggilan jika keterangannya diperlukan untuk memperkuat pembuktian.
Baca Juga: Apakah Bupati Pati Dimakzulkan usai Didemo? DPRD Pati Resmi Bentuk Pansus
Bukan isapan jempol, dugaan itu semakin menguat setelah terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023 lalu.
Kala itu, jaksa membeberkan fakta bahwa KPK pernah menyita uang tunai sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing tersebut dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti.
Sudewo dengan tegas membantah tudingan itu. Ia mengklaim uang tersebut berasal dari gaji tunai sebagai anggota DPR dan hasil usaha pribadinya.
Ia juga menolak dakwaan jaksa yang menyebut dirinya menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung untuk proyek jalur kereta Solo Balapan–Kalioso.
Termasuk bantahan atas kesaksian terdakwa Bernard Hasibuan yang mengaku telah menyerahkan Rp500 juta melalui staf Sudewo, Nur Widayat.
Namun, badai masalah tak berhenti di situ. Sebelum kabar dugaan korupsi ini merebak, Sudewo telah lebih dulu dikepung kemarahan publik.
Baca Juga: Tak Sampai Semenit Temui Massa, Bupati Pati Dilempari Sandal dan Botol oleh Pendemo
Rabu (13/8), ribuan warga Pati memadati jalanan, menuntut dirinya mundur dari kursi bupati. Aksi itu dipicu kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen—kebijakan yang sempat ia tantang secara terbuka agar warga melakukan demo jika tak setuju.
Meski akhirnya Sudewo meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak tersebut, amarah warga tak mereda. Massa tetap turun ke jalan, membawa tuntutan yang sama, Sudewo mundur.
Kini, dengan gelombang protes di satu sisi dan proses hukum yang membayangi di sisi lain, masa depan politik Sudewo berada di persimpangan krusial. Publik menanti, apakah ia akan bertahan di tengah tekanan atau tersingkir oleh badai yang kian membesar.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira