JP Radar Kediri – Jepang tengah menjadi sorotan dunia. Negeri Sakura ini bakal memberikan kenaikan gaji terbesar bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam lebih dari tiga dekade terakhir.
Kebijakan bersejarah ini diyakini akan memperkuat siklus pertumbuhan upah dan inflasi yang menjadi target utama Bank of Japan (BOJ) sebelum melangkah ke normalisasi kebijakan moneter.
Otoritas Kepegawaian Nasional Jepang merekomendasikan kenaikan gaji pokok rata-rata sebesar 3,62 persen pada tahun fiskal ini.
Jika digabungkan dengan kenaikan berkala yang berlaku, total kenaikan gaji PNS mencapai 5,1 persen. Angka ini adalah yang tertinggi sejak 1991 dan akan berdampak langsung pada sekitar 280 ribu pegawai pemerintah pusat.
“Langkah ini mencerminkan upaya menjaga daya saing sektor publik sekaligus menarik talenta muda berkualitas,” ujar salah satu pejabat Otoritas Kepegawaian seperti dikutip The Japan Times, Jumat (8/8).
Baca Juga: Gaji PNS 2025 Naik 16 Persen? Kemenkeu Bongkar Fakta Sebenarnya, Ini Rincian Resmi Terbarunya!
Kebijakan ini juga sejalan dengan tren kenaikan gaji di sektor swasta. Dalam negosiasi tahunan antara perusahaan besar dan serikat pekerja, pekerja swasta berhasil meraih kenaikan total 5,25 persen, termasuk kenaikan gaji pokok sebesar 3,7 persen.
Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyambut positif tren ini dan menegaskan pentingnya memastikan “mekanisme positif antara upah dan harga” berjalan merata di semua sektor sebelum menaikkan suku bunga selanjutnya.
Pemerintah Perdana Menteri Shigeru Ishiba menempatkan kenaikan gaji sebagai prioritas utama.
Pasalnya, Jepang tengah menghadapi tantangan demografi serius populasi menyusut dan minat generasi muda untuk menjadi PNS kian menurun. Menurut laporan resmi Maret lalu, jumlah pelamar PNS lulusan baru untuk penempatan musim semi ini merosot ke titik terendah sepanjang sejarah.
Baca Juga: Apakah PPPK Bisa Naik Pangkat dan Gaji? Ini Ternyata Syarat Ketat yang Harus Dipenuhi
Sebagai langkah strategis, Otoritas Kepegawaian juga mengusulkan kenaikan awal gaji pokok lebih dari 5 persen bagi pegawai baru. Harapannya, insentif ini bisa mengembalikan minat generasi muda untuk meniti karier di sektor pemerintahan.
Kementerian Keuangan Jepang menghitung, kebijakan ini akan menghabiskan biaya fiskal hingga 334 miliar yen atau setara Rp36,9 triliun. Meski nilainya besar, pemerintah optimistis langkah ini akan menjadi investasi penting demi keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira