JP Radar Kediri - Peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kian terbuka lebar.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, total ada 1.363.983 orang yang berpotensi masuk skema ini.
Jumlah tersebut mencakup honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah mengikuti seleksi CASN 2024, baik dari jalur PPPK tahap 1, tahap 2, maupun seleksi CPNS, namun belum mendapatkan formasi.
Secara rinci, dari seleksi PPPK tahap 1, jumlah honorer kategori R1 yang berpeluang diangkat sebanyak 2.584 orang, R2 sebanyak 43.895 orang, dan R3 mencapai 613.531 orang.
Sementara dari seleksi tahap 2, peserta R3 tercatat 157.899 orang, R4 sebanyak 461.310 orang, dan R5 mencapai 30.944 orang.
Baca Juga: Honorer Paruh Waktu Masih Punya Harapan, Bisa Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Mekanismenya
Ada pula 1.179 peserta berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) maupun APS (mengundurkan diri atas permintaan sendiri), serta 52.641 peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus, yang turut dimasukkan dalam kelompok calon PPPK Paruh Waktu.
"Total potensi PPPK Paruh Waktu 1.363.983 orang," demikian tertulis dalam paparan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi BKN dalam kegiatan sosialisasi daring pada Selasa (29/7), yang juga tersebar di grup WhatsApp tenaga honorer.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN 2024, baik PPPK maupun CPNS.
“Kalau tidak ikut seleksi, ya tidak bisa masuk skema PPPK Paruh Waktu. TMS juga tidak bisa, karena tidak ikut seleksi kompetensi,” kata Aba, Rabu (30/7).
Baca Juga: 3 Jabatan Ini Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu 2025, CPNS dan Honorer Wajib Tahu!
Dia menambahkan, pemerintah sudah sangat longgar dalam memberikan kesempatan kepada honorer, termasuk memberi akses seleksi kepada mereka yang berasal dari database maupun non-database BKN.
Nantinya, pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran. Prioritas pengangkatan juga mengikuti urutan, mulai dari R1 hingga R5.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira