JP Radar Kediri - Proses pengumuman hasil akhir seleksi PPPK tahap 2 resmi dimulai sejak 16 Juni 2025.
Namun, kabar ini justru menimbulkan keresahan di kalangan tenaga honorer, khususnya mereka yang tergolong dalam kategori R4.
Kekhawatiran mencuat karena banyak dari mereka khawatir tidak lolos seleksi.
Berbeda dengan honorer kategori R2 dan R3 yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan tetap berpeluang diangkat sebagai PPPK meski belum mendapat formasi pada tahap ini, honorer R4 menghadapi tantangan lebih besar.
Honorer R4 umumnya merupakan tenaga non-ASN yang tidak tercatat dalam database resmi BKN.
BKN menegaskan bahwa kebijakan penataan ASN tahun 2024 difokuskan pada tenaga honorer yang sudah terverifikasi dalam database mereka, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Artinya, hanya honorer yang diangkat sebelum undang-undang tersebut berlaku dan tercatat resmi yang diakui sebagai tenaga Non-ASN dan berhak untuk diangkat sebagai PPPK.
Bagi honorer kategori R2 dan R3, peluang untuk diangkat baik sebagai PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tetap terbuka, tergantung pada formasi yang tersedia di masing-masing instansi.
Sebaliknya, honorer R4 yang tidak masuk dalam database BKN dinyatakan tidak akan diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK tahun 2025.
Meski begitu, pemerintah disebut tengah menyusun kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang diangkat setelah 31 Desember 2022 dan memiliki masa kerja minimal dua tahun, meski belum masuk dalam database BKN.
Saat ini, pemerintah dan BKN memusatkan perhatian pada penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang datanya sudah valid dan terverifikasi.
Sementara menunggu kebijakan lanjutan, honorer kategori R4 memiliki beberapa opsi menunggu kebijakan baru pemerintah, mengikuti rekrutmen PPPK pada periode mendatang, atau beralih ke sektor pekerjaan lain.
Dengan kondisi ini, status honorer R4 masih belum jelas, sedangkan R2 dan R3 tetap menjadi prioritas utama dalam proses pengangkatan PPPK tahun ini.
Pemerintah pun didesak untuk segera memberikan kepastian hukum dan solusi yang konkrit bagi ribuan tenaga honorer yang belum mendapatkan kejelasan statusnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira