JP Radar Kediri - Wacana besar yang dapat mengubah peta administratif Pulau Jawa kini kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta para pemangku kebijakan.
Kabupaten Blitar bersama sejumlah daerah lain di wilayah selatan Jawa Timur dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur dan bergabung dalam pembentukan provinsi baru yang diberi nama Provinsi Jawa Selatan.
Rencana pembentukan Provinsi Jawa Selatan bukanlah isapan jempol. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 13 kabupaten dan kota dari wilayah selatan Jawa Timur masuk dalam daftar usulan provinsi baru ini.
Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan.
Baca Juga: Nganjuk Siap Berpindah ke Jawa Selatan? Wacana Pemekaran Wilayah Jawa Timur semakin Menguat
Jika pemekaran ini disetujui oleh pemerintah pusat, maka ratusan kecamatan dan ribuan desa dari wilayah tersebut akan membentuk satu entitas administratif baru yang terpisah dari Provinsi Jawa Timur.
Diperkirakan, total wilayah yang tergabung akan mencakup lebih dari 2.500 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk yang mencapai jutaan jiwa.
Kabupaten Blitar sendiri menjadi salah satu wilayah kunci dalam wacana ini. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa serta kekayaan budaya dan sejarah yang kental, Blitar diyakini mampu menjadi kontributor utama dalam membangun fondasi pemerintahan Provinsi Jawa Selatan di masa depan.
Kabupaten ini juga dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, termasuk kawasan bersejarah seperti Makam Bung Karno yang menjadi daya tarik wisata nasional.
Baca Juga: Bumi Arema Siap Hengkang dari Jawa Timur! Jadi Ibu Kota Gabung Provinsi Baru Bernama Ini
Meski begitu, pembentukan provinsi baru tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Prosesnya melibatkan berbagai tahapan administratif yang ketat, mulai dari kesepakatan daerah-daerah yang akan bergabung, kajian kelayakan, hingga persetujuan dari DPR RI dan Presiden.
Gubernur daerah terkait nantinya akan menjadi pihak yang mengusulkan secara resmi kepada pemerintah pusat setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Motivasi utama dari wacana ini adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik di wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian optimal.
Dengan membentuk provinsi baru, diharapkan tata kelola pemerintahan bisa lebih efisien, serta potensi lokal bisa dikembangkan lebih maksimal melalui kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Namun, seperti halnya setiap rencana besar, wacana ini pun menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menyambut baik dengan penuh harapan, meyakini bahwa pemekaran akan membawa dampak positif terhadap pembangunan daerah.
Di sisi lain, ada pula kekhawatiran bahwa pembentukan provinsi baru justru akan menimbulkan konflik kepentingan, beban anggaran tambahan, dan risiko perpecahan sosial jika tidak dikelola dengan bijak.
Untuk sementara ini, masyarakat Kabupaten Blitar dan wilayah sekitarnya masih menunggu kejelasan arah kebijakan dari pemerintah.
Meski belum ada keputusan final, geliat aspirasi pemekaran ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur mendambakan perubahan dan pemerataan pembangunan yang lebih adil dan merata.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira