NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Pengangkatan 600 guru dan tenaga honorer K1 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang tak jelas membuat mereka waswas. Mereka khawatir Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia No 715/2023 tentang Kebutuhan Penetapan PPPK dari THK1 di Lingkungan Pemkab Nganjuk yang mengangkat mereka menjadi PPPK hanya angin surga. Karena hingga kemarin, 600 guru dan tenaga honorer hanya memiliki file berbentuk PDF.
Sedangkan, salinan resmi atau fisik tidak di tangan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk juga mengaku belum menerima salinan resmi serta petunjuk pengangkatan tenaga honorer K1 langsung jadi PPPK. “Banyak yang guru honorer K1 akhirnya ikut tes PPPK tahun ini,” ungkap Nyamintoadi, salah satu guru honorer.
Itu dilakukan para guru honorer agar nasib mereka segera jelas. Jika nanti diterima lewat jalur seleksi PPPK maka mereka bisa segera dilantik. Tidak hanya sekadar menunggu kabar yang tidak jelas. Karena sampai kemarin, SK pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi PPPK masih belum ada titik terang.
Nyamintoadi sendiri memilih pasrah. Dia tidak ikut tes PPPK. Karena usianya sudah 59 tahun lebih. Juli nanti dia akan pensiun. Seandainya SK pengangkatan dirinya sebagai PPPK berbentuk file PDF itu tidak terwujud maka dia akan pensiun dengan status sebagai guru honorer. Mimpinya menjadi aparatur sipil Negara (ASN) tidak akan pernah terwujud. “Saya sudah tua. Jadi, saya tidak ikut tes PPPK,” ujarnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk Adam Muharto membenarkan jika ada guru honorer K1 yang mengikuti seleksi PPPK guru tahun ini. Bahkan, jumlahnya tidak sedikit. “Ada sekitar 100 guru honorer K1 yang masuk daftar diangkat PPPK tetapi masih ikut seleksi PPPK tahun 2023,” ujarnya.
Adam mengatakan, BKPSDM tidak bisa melarang guru honorer K1 di daftar 600 nama guru dan tenaga honorer K1 yang diangkat PPPK lewat SK Kemenpan RB RI pada Oktober lalu. Karena SK tersebut masih berbentuk file PDF. Belum ada salinan resmi. Bahkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga belum memberikan petunjuk terkait pelantikan mereka sebagai PPPK.
Mantan kepala bappeda ini mengatakan, setelah pengumuman seleksi PPPK, pihaknya akan menindaklanjuti SK pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi PPPK. BKPSDM akan berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB. Sehingga, nasib tenaga honorer K1 yang masuk dalam daftar SK pengangkatan PPPK akan segera menemui titik terang.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah