Para kepala daerah di seluruh Indonesia kini dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahannya. Termasuk Kota Kediri yang kini berupaya menciptakan program-program yang lebih mengena di masyarakat. Tidak sekadar program di atas kertas.
Awal 2018 ini menjadi tahun yang cukup membanggakan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Pasalnya, Rabu (31/1) lalu Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berhasil menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan itu diberikan langsung oleh MenPAN-RB Asman Abnur di Nusa Dua, Bali.
Dalam penghargaan tahun ini, Pemkot Kediri berhasil meraih penghargaan dengan predikat B. Ini merupakan lompatan besar bagi Pemkot Kediri karena sebelumnya hanya mampu mendapatkan predikat CC. Namun, lompatan prestasi tersebut tidak lantas membuat pemkot puas begitu saja. “Tentu saja kami masih harus terus memperbaiki diri,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.
Mas Abu, begitu dia akrab disapa, mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah bagaimana outcomes dari program-program tersebut. Jika dulunya kebanyakan program-program pemerintah hanya berorientasi dan berhenti pada level pemerintahan, kini paradigmanya harus diubah.
Gagasan good governance tetap penting. Namun, jika program-program pemerintah tidak bisa mengena langsung ke masyarakat, maka tidak ada artinya. “Karena itu, Pemkot Kediri saat ini fokus untuk membuat program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” sambung Abu.
Untuk diketahui, penghargaan SAKIP diberikan oleh KemenPAN-RB kepada daerah yang telah berhasil meningkatkan reformasi birokrasi melalui beberapa indikator. Di antaranya adalah manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Lebih lanjut Mas Abu mengatakan, orientasi Pemkot Kediri saat ini adalah kebutuhan masyarakat. Sehingga program-program yang dicanangkan oleh pemerintah berdasar pada input atau masukan dari masyarakat. “Jadi, tidak lagi hanya sebatas administratif. Harus benar-benar mengena ke masyarakat,” sambungnya.
Di Kota Kediri, beberapa program memang sudah memiliki dampak langsung ke masyarakat. Salah satu contohnya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan sebutan Prodamas. Melalui Prodamas ini, masyarakat bisa langsung menikmati hasil dari apa yang sudah diprogramkan. Misalnya, pembuatan saluran drainase karena di wilayah tersebut sering banjir. Atau pengadaan lampu penerangan jalan umum karena di wilayah tersebut selama ini gelap. Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh masyarakat, itulah yang kemudian ditindaklanjuti melalui program.
Itulah yang disebut oleh Mas Abu sebagai program yang berbasis masyarakat. Sehingga nantinya hasil atau outcome yang dihasilkan memang diarahkan kepada kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat.
Hanya, kata Abu, memang ada beberapa dinas atau satuan kerja (satker) yang tidak bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya untuk badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) yang hasil akhirnya lebih pada perencanaan. “Kalau untuk bappeda, memang lebih pada perencanaan. Jadi dampaknya tidak bisa langsung,” tandas Abu.
Editor : adi nugroho