KABUPATEN, JP Radar Kediri – Kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong program penguatan ekonomi desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Kamis (15/10). Dalam peninjauan tersebut, ketersediaan barang kebutuhan pokok, sarana operasional, hingga kesiapan koperasi melayani masyarakat menjadi sejumlah hal yang diperiksa.
Peninjauan itu merupakan bagian dari monitoring serentak terhadap 10.070 titik KDKMP yang tersebar di sembilan provinsi. Pemerintah menargetkan pemeriksaan berlangsung selama delapan hari, mulai 15 Oktober 2026, sesuai arahan Presiden. Langkah ini dilakukan untuk memastikan koperasi memiliki kesiapan operasional sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih perlu diselesaikan.
Baca Juga: Menko Pangan Zulkifli Hasan Blak-blakan Mengaku MBG Program Gagal: Kita Beresin Bertahap
Di KDKMP Sonorejo, persoalan ketersediaan stok dan masih minimnya minat belanja masyarakat menjadi tantangan yang dihadapi pengelola. Meski sejumlah kebutuhan pokok telah tersedia dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan pasaran, omzet penjualan koperasi tersebut masih berkisar Rp 150 ribu per hari.
Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas memeriksa berbagai kebutuhan dan sarana pendukung koperasi. Barang yang menjadi perhatian antara lain beras, pupuk, dan gas elpiji. Selain itu, tersedia pula sarana transportasi berupa truk, mobil, dan kendaraan roda tiga atau Tosa untuk mendukung operasional.
Zulhas mengatakan, KDKMP diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Keberadaannya bukan sekadar menyediakan kebutuhan masyarakat, melainkan juga menjadi ruang pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.
“Kalau punya UMKM, misalnya kerajinan kerupuk atau hiasan, bisa dipamerkan di sini,” ujarnya.
Menurut dia, gedung koperasi dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berpeluang memperoleh manfaat ekonomi melalui penjualan hasil usaha mereka.
Baca Juga: PT SGN Komitmen Perkuat Rantai Pasok Pangan Murah lewat KDKMP, Resmikan Enam Titik Koperasi
KDKMP juga diproyeksikan menjadi saluran penyaluran berbagai bantuan dan barang bersubsidi pemerintah. Program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan, gas elpiji, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) menjadi bagian dari layanan yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Zulhas menegaskan, koperasi desa tidak dibentuk untuk menyaingi toko kelontong maupun pasar tradisional yang telah lebih dahulu melayani warga. Peran KDKMP justru diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh barang bersubsidi dengan harga terjangkau melalui pemangkasan rantai distribusi.
“Ini bukan toko, jadi enggak ada saingannya. Ini bukan supermarket, ini menyalurkan bantuan-bantuan yang bersubsidi,” tegasnya.
Dia mencontohkan harga gas elpiji tiga kilogram di pasaran yang dapat mencapai Rp 23 ribu hingga Rp 24 ribu. Padahal, menurut Zulhas, masyarakat seharusnya bisa memperoleh gas bersubsidi tersebut dengan harga sekitar Rp 18 ribu hingga Rp 18.500.
Karena itu, ketersediaan pasokan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan agar fungsi KDKMP dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah juga mengevaluasi pemenuhan barang dari badan usaha milik negara (BUMN), termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG tiga kilogram, dan pupuk bersubsidi.
Zulhas menyebut, pemeriksaan terhadap 10.070 titik menjadi tahap awal untuk mengetahui kesiapan koperasi di lapangan. Pemerintah akan mengecek barang yang sudah tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta kendala yang menghambat operasionalisasi.
Baca Juga: Puluhan Koperasi Merah Putih Terima Truk, Dhito Wanti-Wanti KDKMP Bidik Potensi Desa
“Belum semua sempurna. Ini baru kerja besar yang melibatkan antarkementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah. Perlu waktu,” ungkapnya.
Monitoring tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat kewilayahan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang dan sarana operasional, sekaligus mencari solusi apabila terdapat hambatan dalam distribusi maupun pemenuhan kebutuhan koperasi.
PEMKAB SIAPKAN 344 GERAI
Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kediri telah mendukung penyediaan lahan untuk 344 gerai KDKMP. Selain kesiapan fisik dan operasional, pemerintah daerah juga memeriksa kelengkapan administrasi bangunan, terutama surat laik fungsi (SLF).
“Dari 344 gerai itu semuanya apakah sudah memiliki SLF atau belum. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu administrasi yang berkaitan dengan perizinan harus tertib,” ujarnya.
Menurut Dhito, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan gerai koperasi siap digunakan dan dapat menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelengkapan perizinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan operasional.
Dia juga menegaskan bahwa KDKMP diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap barang bersubsidi, bukan mengambil pasar pelaku usaha yang sudah ada. Dengan demikian, keberadaan koperasi diharapkan dapat melengkapi ekosistem perekonomian desa.
Secara nasional, data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB mencatat sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum. Sebanyak 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sedangkan 60.854 lainnya telah memiliki nomor induk berusaha (NIB).
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik masih dalam proses pembangunan. Data tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan program sekaligus pekerjaan yang masih harus dituntaskan untuk mendukung operasionalisasi koperasi.
Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan. Posko tersebut melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memantau perkembangan serta menindaklanjuti kendala yang ditemukan di lapangan.
STOK BELUM KONSISTEN, OMZET RP 150 RIBU
Di tingkat desa, KDKMP Sonorejo masih berupaya mengembangkan usaha sejak mulai beroperasi pada pertengahan Juli lalu. Manajer KDKMP Sonorejo Niswatul Hikmah mengatakan, koperasi telah menyediakan beragam produk, mulai minyak goreng, gula, makanan ringan, minuman saset, kebutuhan rumah tangga, gas elpiji, hingga pupuk bersubsidi.
Pengelola juga mulai menampung produk UMKM warga setempat, seperti sambal pecel dan bawang goreng, serta sejumlah produk kerajinan lokal. Upaya tersebut sejalan dengan harapan pemerintah agar koperasi menjadi sarana pemasaran bagi hasil usaha masyarakat desa.
Meski demikian, kelengkapan barang belum sepenuhnya terjaga. Sejumlah produk yang dibutuhkan masyarakat terkadang kosong sehingga calon pembeli belum tentu bisa mendapatkan barang yang dicari saat datang ke koperasi.
“Kalau kendalanya itu stoknya sering kosong. Yang kedua, peminat dari masyarakat masih kurang,” kata Niswatul.
Dia menjelaskan, harga sejumlah barang yang dijual di koperasi bisa lebih murah sekitar Rp 500 hingga Rp 1.000 dibandingkan harga di pasaran. Minyak goreng dan kebutuhan sehari-hari termasuk produk yang cukup sering terjual. Namun, selisih harga tersebut belum sepenuhnya mendorong peningkatan jumlah pembeli.
Saat ini, omzet penjualan KDKMP Sonorejo rata-rata masih sekitar Rp 150 ribu per hari. Pengelola berupaya meningkatkan penjualan dengan melengkapi pilihan produk dan memperluas layanan pengantaran agar masyarakat lebih mudah berbelanja.
Kendala lainnya adalah keterbatasan tenaga operasional. KDKMP Sonorejo saat ini didukung empat orang, terdiri atas seorang manajer, seorang asisten manajer, dan dua karyawan. Dengan jumlah personel tersebut, sosialisasi secara langsung dari rumah ke rumah belum dapat dilakukan secara optimal.
Bagi pengelola, peningkatan minat belanja masyarakat perlu berjalan beriringan dengan kepastian pasokan. Pilihan barang yang semakin beragam tidak akan cukup apabila stok sering kosong ketika dibutuhkan. Sebaliknya, ketersediaan barang juga perlu diikuti upaya memperkenalkan layanan koperasi kepada warga.
Niswatul berharap dukungan pemerintah dalam pemenuhan stok dan kelengkapan sarana operasional dapat membantu meningkatkan kunjungan masyarakat. Selain melayani kebutuhan sehari-hari, koperasi diharapkan mampu berkembang menjadi saluran pemasaran produk UMKM sehingga manfaat program KDKMP dapat dirasakan lebih luas oleh warga Desa Sonorejo. (Him)
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : radarkediri