JP Radar Kediri- Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) turut disikapi Pemerintah Kota Kediri. Melalui Satgas MBG, pengawasan eksternal semakin diperketat.
Khususnya yang terkait higienitas dan sanitasi. Tak hanya dalam proses pembuatan makanan namun hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Kami merekomendasikan penerapan SOP (standar operasional prosedur, Red) secara disiplin dan konsisten pada setiap tahapan proses,” terang Salim Darmawan, sekretaris Satgas MBG Kota Kediri.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu, pihaknya mengambil langkah dalam merespons isu keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Melalui dinas kesehatan, Satgas melakukan pengawasan eksternal terhadap sejumlah SPPG sampling.
Baca Juga: Mengulik Respon Prabowo soal Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Pengawasan eksternal pasca-SLHS (sertifikat laik higienis dan sanitasi, Red) dilakukan terhadap 23 SPPG (satuan pelaksana pelayanan gizi, Red) sampling,” ungkapnya.
Dari hasil pengawasan itu, ada sejumlah temuan yang menjadi catatan. Di antaranya, soal higienitas dan sanitasi yang harus diperketat.
Tak hanya dari seluruh proses pengolahan makanan, melainkan juga hingga proses distribusi makanan ke sasaran penerima manfaat.
Selain itu, satgas MBG juga menekankan agar SPPG memperkuat quality control sebelum produk makanan didistribusikan. Hal itu tak lepas dari tujuan menghindari kejadian keracunan makanan seperti di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Selebihnya, SPPG juga diminta segera melaporkan dan menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat. Khususnya terkait makanan yang didistribusikan oleh masing-masing dapur tersebut.
Baca Juga: Kepala BGN Mengaku Drop usai Kasus Keracunan MBG yang Bertubi-tubi, Siapa yang Bertanggung Jawab?
“(Satgas merekomendasikan) segera lapor dan tindaklanjuti setiap indikasi makanan tidak layak atau keluhan kesehatan pasca-konsumsi,” tegasnya.
Untuk diketahui, kasus keracunan MBG dengan total korban mencapai ratusan pelajar baru-baru ini terjadi di Kabupaten Nganjuk, Sidoarjo, serta Jombang.
Di Kota Kediri sendiri, empat SPPG berhenti beroperasi di awal tahun ajaran baru, Juli lalu. Alasan vakumnya dapur-dapur tersebut beragam. Mulai dari belum ada kepala SPPG, belum ada data penerima manfaat, hingga dapur yang masih dalam tahap renovasi.
Selebihnya yang terbaru, masih ada satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kota Kediri yang masih belum beroperasi sejak tahun ajaran baru 2026/2027.
Menurut Salim, dari empat SPPG yang sempat mandek di awal tahun ajaran baru, tiga di antaranya sudah beroperasi secara normal. Yakni SPPG Banjaran 2, SPPG Tamanan 2, dan SPPG Mojoroto 2.
Baca Juga: 752 Siswa SMAN 1 Lasem Rembang dan 25 Guru Diduga Keracunan MBG, Ini Menunya
“Tinggal SPPG Ngampel 2 yang belum karena kepala SPPG mengundurkan diri,” ujarnya.
Karena itu, Satgas MBG Kota Kediri menegaskan belum beroperasinya SPPG tersebut bukan terkait isu perizinan maupun kejadian lainnya. Termasuk tidak terkait kendala penerbitan SLHS.
Sebab, menurutnya, seluruh SPPG di Kota Kediri, berjumlah 54, sudah mengantongi SLHS. (ais/fud)
Editor : MahfudSumber : Radar Kediri